Ahli: Cabut UU Migas

Jakarta (ANTARA) - Ahli Hukum Perminyakan Kurtubi berpendapat sebaiknya Mahkamah Konstitusi mencabut seluruh pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.


"Pasal dalam UU Migas harus dicabut karena jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan merugikan negara secara finansial," kata Kurtubi saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam pengujian UU Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.

Ahli yang didatangkan pemohon ini mencontohkan Pasal 1 angka 23 jo Pasal 4 yang menyebutkan pengelolaan Migas ini diserahkan ke Badan Pelaksana Migas (BP Migas) merupakan wakil pemerintah untuk menandatangani kontrak dengan kontraktor minyak, karena konsekuensi Migas milik negara yang berasal dari perusahaan asing tidak dapat dijual sendiri serta melibatkan pihak ketiga.

"Disini pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang berkontrak, status pemerintah `diturunkan` yang mengakibatkan kedaulatan kita hilang dan sangat merugikan negara, ini melanggar konstitusi," kata Kurtubi.

Dia juga mengatakan ada pasal dalam UU migas ini yang menyatakan perusahaan Migas harus dikelola secara terpisah antara bidang usaha hulu dan hilir, padahal amanat Pasal 33 UUD 1945 minyak bumi dan gas dikuasai negara.

"Ini berarti konstitusi menyatakan pengelolaan Migas harus dikelola secara terintegrasi antara hulu dan hilir," katanya.


Selain itu, sistem "cost recovery" yang dikelola BP Migas dalam UU Migas tidak jelas karena lembaga tersebut bukan lembaga bisnis/perusahaan minyak, sehingga tidak tahu berapa kisaran biaya yang harus dikembalikan untuk mengganti biaya produksi yang sebenarnya.

Kurtubi juga mengatakan bahwa UU Migas juga tidak menyebutkan struktur organisasi BP Migas, seperti harus ada dewan komisaris atau majelis wali amanat, tetapi ada tenaga teknis.

"Jadi ini didesain agar pengelolaan `cost recovery` tidak sejalan dengan `good corporate governance`, ini berpotensi terjadinya `mark up` (penggelembungan) biaya yang luar biasa besar di situ," katanya.

Ahli perminyakan ini menyarankan agar sektor hulu di BP Migas dibubarkan dan dilikudasi (dilebur) ke dalam Pertamina agar sistem pengelolaannya menjadi sederhana.

Sedangkan di sisi hilir, lanjutnya, BP Migas dilikuidasi ke dalam Ditjen Migas.


Seperti diketahui, pengujian UU Migas ini diajukan 32 tokoh dan 10 ormas keagamaan, diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua PB NU Achmad Hasyim Muzadi, mantan Menakertrans Fahmi Idris, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat.

Dari kelompok ormas ada Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia , Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persaudaraan Muslim Indonesia. Mereka memohon pengujian pasal 1 angka 19, pasal 1 angka 23, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (3), pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (2), pasal 13, dan pasal 44 UU Migas.

Para pemohon ini menilai UU Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara karena membuka liberalisasi pengelolaan Migas yang sangat didominasi perusahaan asing hingga 89 persen dan berupaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).


Pemohon mengatakan bahwa mekanisme kontrak kerja sama seperti diatur pasal 1 angka (19) UU Migas sangat merendahkan martabat negara ini karena kontrak kerja sama yang berkontrak adalah Badan Pelaksana (BP) Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi atau korporasi swasta yang selalu menunjuk arbitrase internasional jika terjadi sengketa.

Selain itu juga konsep BP Migas selaku kuasa pertambangan seperti diatur pasal 4 ayat (3) jo pasal 44 UU Migas menjadi kabur karena tidak memiliki komisaris/pengawas dan bukan operator badan usaha.

Untuk itu pemohon menilai kesepuluh pasal dalam UU Migas telah bertentangan dengan UUD 1945. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.