Ahmad Yani: Komisi III DPR tak pernah bahas simulator SIM

MERDEKA.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga anggota Komisi III DPR dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri. Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan komisinya tidak pernah membahas nominal dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri yang digunakan untuk pengadaan alat simulator itu.

"Apakah karena (pemanggilan itu) nyanyiannya Nazaruddin. Silakan KPK memeriksa. Saya sudah baca dokumennya, memang enggak ada," kata Yani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/2).

Ketiga anggota DPR yang dipanggil adalah Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), Herman Hery (Fraksi PDIP), Aziz Syamsudin (Fraksi Partai Golkar), dan mantan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat).

Selain itu, lanjut Yani, DPR memang tidak pernah membahas pagu anggaran PNBP, termasuk pembahasan pengadaan alat simulator SIM. Sebab, persoalan itu merupakan urusan antara kementerian atau lembaga terkait dengan Kementerian Keuangan. Sejauh ini, DPR hanya menerima laporan hasil PNBP.

"Tidak mungkin kita buat pagu, tapi melaporkan hasil PNBP. Dia hanya melaporkan, tidak mungkin pagu ditetapkan," lanjutnya.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri tahun anggaran 2011.

Mereka adalah mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri non-aktif Brigjen Pol Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto. Sukotjo S. Bambang sudah dibui di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung, lantaran terjerat kasus lain.

KPK menganggap Irjen Pol Djoko Susilo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Brigjen Pol Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menyalahgunakan wewenang dalam proyek pengadaan simulator SIM roda dua dan empat pada 2011.

Akibat ulah Djoko Susilo, negara merugi Rp 198,6 miliar dalam proyek pengadaan simulator SIM 2011. Djoko dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Selain menjerat dengan tindak pidana korupsi, pada 14 Januari, KPK mulai menyidik Irjen Pol Djoko Susilo atas dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.