Ahok: Saya Satu Langkah di Belakang Pak Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 pada Senin 15 Oktober 2012. Menyambut hari penting ini, Basuki mengaku siap lahir batin.

"Saya siap," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini saat menjawab telepon Tempo, Ahad 14 Oktober 2012.

Menurut Ahok, posisinya adalah sebagai Wakil Gubernur mendampingi Jokowi. "Saya ada satu langkah di belakang Pak Jokowi," katanya. Ia menjelaskan pernyataannya. "Tidak ada kan, SK (Surat Keputusan) Wakil Gubernur, yang ada SK Gubernur. Jadi saya cuma mendukung."

Pasangan ini juga tak mengatur pembagian tugas secara khusus. Semua dilakukan menurut konstitusi. Wakil Gubernur akan mengurus birokrasi, termasuk menindaklanjuti hasil kerja inspektorat. "Istilahnya jaga kandang," katanya. Namun, Ahok akan menangani masalah budaya.

Soal budaya dan keragamannya, Ahok sadar ia akan berhadapan dengan beberapa kelompok organisasi masyarakat Islam yang selama ini menunjukkan resistensi. "Sebagai pejabat, saya akan berusaha melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang SARA (suku, agama dan ras)," katanya.

Ahok menceritakan, kala masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur ia pernah memimpin panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Bangka Belitung pada 2006. Ahok, yang pemeluk Nasrani didapuk menjadi pembuka lomba mengaji itu.

Ahok mengaku bakal merangkul umat Muslim dan pemeluk agama lain. "Saya berpedoman pada Undang-undang. Kalau ada yang tetap menolak saya (karena agama), menangkan Pemilu 2014, ubah konstitusi," katanya.

Adapun, Massa Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa 9 Oktober 2012. Mereka menolak Surat Keputusan Gubernur yang salah satunya mengatur soal jabatan lembaga Islam dipegang Wakil Gubernur.

Menurut dia, tidak mungkin calon wakil gubernur terpilih, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memegang jabatan lembaga Islam. "Misalnya, badan amil zakat atau Islamic Center nanti dipegang Ahok yang bukan beragama Islam. Kan, tidak mungkin."

FPI minta kepada DPRD mengubah SK tersebut menjadi peraturan daerah. "Kami minta direvisi, untuk nantinya jabatan lembaga islam dipegang gubernur atau sekda atau kepala dinas," ujarnya.

PINGIT ARIA

Berita Lainnya:

Jokowi Lanjutkan Proyek Warisan Foke 

Wawancara Jokowi: Kuncinya Redesain Tata Ruang

Kronologi Suami Bakar Istri di Duren Sawit 

Panwaslu Maklumi Sikap Polisi Tak Lanjutkan Kasus

Sering Bertengkar, Suami Nekat Bakar Istri  

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.