Ahok sebut proyek e-KTP bermasalah dan harus diperiksa KPK

MERDEKA.COM. Masyarakat Indonesia tiba-tiba dikejutkan oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi soal e-KTP. Surat tersebut menyatakan kalau e-KTP tidak boleh difotokopi dan di-stapler.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut proyek e-KTP banyak masalah.

"Untuk apa bikin e-KTP kalau rakyat dikorbankan begitu program ini selesai," ujar Ahok di Mal Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5).

Apalagi, lanjut Ahok, proyek e-KTP dikerjakan oleh perusahaan konsorsium (gabungan). Bukannya murah dan lancar, malah banyak masalah.

"Kita bikin satu Kartu Jakarta Sehat (KJS) hanya Rp 585 perak. Kalau mau ribut, suruh KPK periksa proyek e-KTP biar lebih jelas," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri tiba-tiba mengeluarkan surat edaran Nomor 471.12/1826/SJ, 11 April 2013, soal larangan memfotokopi dan menstaplernya. Larangan memfotokopi e-KTP ini kini menjadi kontroversi. Banyak warga yang protes soal larangan ini.

Sebab, masyarakat banyak yang belum tahu karena sosialisasi dinilai terlambat. Selain itu, warga masih sering memfotokopi karena e-KTP masih digunakan untuk keperluan administrasi.

 

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.