AHY Digugatan Eks Ketua DPC Halmahera Utara, Herzaky: Kami Hadapi

Dusep Malik, Willibrodus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomsra) DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra akhirnya menanggapi gugatan Yulius Dagilaha, eks kader Partai Demokrat yang juga merupakan ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Utara, Maluku Utara.

Herzay mengatakan, pihaknya selalu siap menghadapi gugatan tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Kalau dari kami, kami percaya bahwa pengadilan adalah benteng terakhir untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kami akan hadapi," kata Herzaky, saat ditemui di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 22 Maret 2021.

Herzaky menambahkan, bahwa pemecatan terhadap Yulius tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Partai Politik (UU Parpol) Nomor 2 tahun 2008 junto 2011, tentang Parpol.

"Itu sudah sangat tegas dan jelas mengatur mengenai pemecatan ini di pasal 32 tepatnya. Jadi ketika ada perselisihan internal parpol, itu diselesaikan melalui melanisme Mahkamah Parpol. Ini ada di UU Parpol, jadi kita ikuti yang ada di UU Parpol," tambahnya.

Bahkan, lanjutnya, gugatan Yulius di PN Jakarta Pusat sudah menjadi haknya. Namun, apabila mengacu pada UU Parpol, pemecatan tersebut sudah tegas dan jelas pada pasal 32.

"Di AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) kami juga sudah diatur di pasal 97, sebagai turunan dari UU Parpol tadi. Itu sikap kami terkait dengan pengajuan gugatan tadi," lanjut Herzaky.

Herzaky pun menjelaskan, bahwa alasan pemecatan terhadap Yulius dari keanggotaan di Partai Demokrat sudah mendasar sesuai dengan AD/ART yang ada. Selain itu, Yulius juga dipecat berdasarkan prosedur yang diatur dalam UU Parpol.

"Kalau alasan pemecatan itu masalah internal kami yang tidak bisa dibuka ke publik. Seharusnya Pak Yulius ini sudah tau, tapi kalau beliau masih kurang puas dan ingin bertanya, bisa main ke DPP. Tepatnya bisa mengadukan kasus ini langsung ke Mahkamah Parpol sesuai prosedur yang sudah diatur oleh UU Parpol maupun oleh AD/ART Partai Demokrat," jelasnya.

Seperti diketahui, Yulius telah dipecat berdasarkan surat keputusan Partai Demokrat pada tanggal 4 Maret 2021 lalu. Karena merasa dipecat secara sepihak, Yulius pun melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat digugat ganti rugi senilai Rp5 miliar oleh Yulius Dagilaha, yang merupakan ketua DPC Halmahera Utara, Maluku Utara.

AHY digugat atas perkara pemecatan Yulius sebagai kader Partai Demokrat. Perkara tersebut terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst.

Sidang pertama gugatan Yulius ini telah dilakukan pada Senin siang tadi. Sidang berikutnya akan kebali digelar pada 29 Maret 2021 dengan agenda mendengar keterangan tergugat.

Kepala Bakomsra DPP Partai Demokrat pun memastikan akan hadir di persidangan berikutnya ini. Ia pun berharap, agar proses ini bisa segera selesai.

"Tadi kami sudah datang. Hari ini tim pembela demokrasi kami sudah datang, sudah hadir. Karena kami yakin, pengadilan itu adalah benteng terakhir bagi kami dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan juga demokrasi di indonesia ini," pungkas Herzaky.

"Tentu akan kami hadapi dan kami harap prosesnya juga akan segera selesai. Kami yakin, pengadilan akan memutuskan dengan secara objektif dan juga adil, sesuai aturan Perundang Undangan yang berlaku," sambungnya.