AHY: Semua Kader Demokrat Tolak Upaya Mendongkel Kursi Ketua Umum

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan, kader partainya tidak mendukung garakan pendongkelan paksa atau kudeta terhadap kursi ketua umum Partai Demokrat.

"Kami bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan semua kader Demokrat menolak tegas segala niat upaya untuk mendongkel kepemimpinan Demokrat yang sah," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat yang disiarkan secara daring, Senin (1/2/2021).

Menurut AHY, sumpah setia para kader Demokrat ditegaskan dengan pengakuan kesetiaan dan kebulatan tekad para pimpinan partai di tingkat pusat, daerah, dan cabang sesuai hasil kongres ke-V partai yang sah.

"Dengan kata lain insyaallah gerakan ini dapat ditumpas dengan kebulatan tekad kader di seluruh Tanah Air," kata dia.

AHY pun meminta, seluruh kader Demokrat untuk dapat merapatkan barisan dan terus bersatu memperjuangkan hak rakyat Indonesia.

"Saya intruksikan merapatkan barisan dan terus bersatu memperjuangkan rakyat Indonesia," tandas AHY.

AHY Klaim Ada Gerakan Ambil Alih Demokrat Libatkan Pejabat Lingkaran Jokowi

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono  atau AHY. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. (Foto: Istimewa)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada gerakan yang mencoba melakukan pengambilalihan kepemimpinannya secara paksa.

Dia menegaskan, mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat yang memberikan kesaksikan mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberi pandangan resmi yaitu tentang adanya gerakan politik pemgambil alihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa, ini menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan," kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

Dia mengungkapkan gerakan ini tidak hanya melibatkan internal Demokrat. Dia mengklaim juga melibatkan pejabat lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Bahkan, dia kembali mengklaim dan tak menyebutkan nama, gerakan pelengseran tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi," jelas AHY.

Saksikan video pilihan di bawah ini: