AHY Tegaskan Moeldoko Ketum Demokrat Abal-abal

Raden Jihad Akbar, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara mengenai berlangsungnya Kongres Luar Biasa atau KLB di Sumatera Utara, yang memilih Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut AHY, peristiwa ini jadi bukti keterlibatan Moeldoko selama ini dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat atau GPK-PD. Pernyataan Moeldoko yang sebelumnya mengaku tidak terlibat, dengan sendirinya terbantahkan.

Bahkan dia menegaskan, bukan hanya terlibat, KLB tersebut secara tidak langsung mengungkap bahwa Moeldoko menjadi dalang untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Janji Program Kartu Prakerja Lanjut Sampai 2022

"Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya dia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat," AHY, dalam Konferensi Pers Virtualnya, Jumat petang, 5 Maret 2021.

"Faktanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat," tambahnya.

AHY juga mengatakan, segelintir kader ataupun juga mantan kader yang terlibat dalam KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari Moeldoko. Para kader dan juga mantan kader diduga diimingi dengan uang dan jabatan.

"Jadi Sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang Dia (Moeldoko) sampaikan selama ini, dia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," ujarnya.

AHY mengaku bisa menyampaikan hal ini karena telah mengantongi banyak bukti lengkap dan pada puncaknya bukti tersebut diperkuat dengan KLB ilegal yang diselenggarakan di Sumut.

Menurut AHY, sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Menggunakan cara-cara yang inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik.

"Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai untuk menilai sendiri sikap dan perilaku tersebut," ujarnya.

"Bagi kami sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang ksatria, bukan juga jadi sikap dan perilaku yang dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia juga bagi generasi muda Indonesia," ujarnya.