AIPI dorong pemerintah transformasi layanan kesehatan primer

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi layanan kesehatan primer demi mewujudkan akses kesehatan untuk semua.

"Perlu ada reformasi mendasar di bidang kepemimpinan dan tata kelola, kebijakan publik, model layanan, jaminan kesehatan, dan SDM kesehatan agar layanan kesehatan primer bisa mewujudkan akses kesehatan untuk semua," ujar Ketua AIPI Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam diskusi bertema "Kolaborasi Bermakna Layanan Kesehatan Primer Berdaya" yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, layanan kesehatan primer, dengan Puskesmas sebagai ujung tombaknya harus menjadi fondasi kesehatan masyarakat Indonesia.

Posisinya sebagai layanan kesehatan pertama dan terdekat di tingkat masyarakat, lanjut dia, memungkinkannya menyediakan akses kesehatan esensial yang terjangkau dengan prinsip praktis, ilmiah, dan dapat diterima secara universal.

Ia menyampaikan, AIPI telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem kesehatan di Indonesia yang dituangkan dalam Kajian Foresight untuk Menata Masa Depan Layanan Kesehatan Primer.

Baca juga: Kemenkes merevitalisasi layanan posyandu dan puskesmas

Baca juga: Kemenkes wajibkan skrining Hipotiroid Kongenital pada bayi baru lahir

Kajian Foresight itu diserahkan ke Kementerian Kesehatan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada 8 September 2022 ini.

Pendiri CISDI sekaligus Peneliti Utama Kajian Foresight PHC, Diah Saminarsih menjelaskan penelitian menemukan layanan kesehatan primer masih belum mendapat posisi signifikan dalam sistem kesehatan nasional.

Ini tercermin dari pemindaian tim peneliti terhadap media berita online dan media sosial Twitter.

"Sangat sedikit aktor yang memberikan cuitan yang berhubungan dengan layanan kesehatan primer," katanya.

Baca juga: Kemenkes: 171 kecamatan di Indonesia belum punya puskesmas

Baca juga: CISDI: Transformasi layanan kesehatan primer jalan keluar dari pandemi

Ia mencontohkan, pindaian di Twitter dari 2009-2021 hanya menemukan 1,5 juta cuitan terkait layanan kesehatan primer. Padahal ada 6,8 juta cuitan mengenai rumah sakit.

"Hilangnya perspektif dan tidak tertangkapnya aspirasi publik ini berdampak pada stagnannya kebijakan layanan kesehatan primer selama bertahun-tahun," ujar Diah.

Selain dari pemantauan percakapan publik, ia menambahkan, kajian juga memberikan porsi khusus pada masukan 48 orang narasumber ahli.

Seluruh masukan tersebut, lanjut dia, ditampung dan diintisarikan ke dalam laporan kajian dan selanjutnya menempuh proses review oleh sembilan orang pakar yang dipilih oleh AIPI untuk memastikan kajian ini telah memenuhi standar AIPI.

Dipaparkan, rekomendasi mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk transformasi layanan kesehatan primer, yakni reformasi kepemimpinan dan tata kelola, reformasi kebijakan publik, reformasi model layanan, reformasi jaminan kesehatan, dan reformasi SDM kesehatan.

Baca juga: Sembilan daerah jadi percontohan integrasi layanan kesehatan primer

Baca juga: Enam kabupaten di Jabar jadi percontohan layanan primer diabetes

Baca juga: 2,9 juta jiwa penduduk desa belum terakses layanan kesehatan