Airlangga: RCEP beri kepastian hukum dan keadilan bagi investor

·Bacaan 2 menit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi perjanjian dagang internasional Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para investor.

"Proteksi dan penegakan hukum terhadap HAKI menjadi hal yang penting untuk daya saing ke depan sehingga dengan adanya RCEP kepastian hukum dan keadilan lebih terjamin," kata Menko Airlangga saat konferensi pers terkait RCEP secara daring di Jakarta, Jumat.

Airlangga menjelaskan salah satu manfaat langsung yang bisa diperoleh dari RCEP adalah perluasan pasar dagang dan akan berdampak pada lonjakan permintaan yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

Selain itu, RCEP juga memudahkan kerja sama antar negara dibidang jasa dan e-commerce yang selama ini lebih sulit dilakukan jika menggunakan kerja sama ASEAN+1.

"Dalam ASEAN +1 sudah tercakup perjanjian barang, hal baru terkait e-commerce dan jasa karena baisanya masing masing negara menutup lebih kuat tertutup," ujarnya.

Sektor jasa Indonesia, lanjutnya, punya keuntungan manhour Indonesia yang berbeda dengan negara lain, terutama dengan adanya digitalisasi yang menjadi kunci penting ke depannya.

Airlangga mencontohkan manhour engineering Indonesia yang mempunyai daya saing lebih kuat karena adanya digitalisasi di mana pasar digitalisasi Indonesia memegang 40 persen dari pasar ASEAN.

"Unicorn dan decacorn lebih banyak lahir di Indonesia yang domestic demand dan domestic market lebih besar, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk sektor termasuk UMKM," jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan produk-produk yang menjadi unggulan dari ekspor di RCEP adalah serat nabati, produk kertas, bubur kertas, bahan kimia, karet dan plastik. Sementara impor Indonesia dari RCEP didominasi oleh mesin atau capital goods, peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektronik, plastik dan barang dari plastik, besi baja dan bahan kimia organik.

Adapun beberapa keunikan dimiliki RCEP antara lain yaitu simplifikasi aturan FTE di mana konsolidasi dari perjanjian ASEAN+1 dengan enam mitra dalam RCEP digunakan surat keterangan asal sehingga surat keterangan asal (SKA) menjadi lebih mudah dan efisien.

RCEP diimplementasikan pada 1 Januari 2022 namun implementasi di Indonesia akan terlambat dikarenakan proses ratifikasi Indonesia masih dalam proses pembahasan di DPR.

Baca juga: Ratifikasi perjanjian dagang RCEP direncanakan pada kuartal 1 2022
Baca juga: Perekonomian Indonesia bisa mendapatkan manfaat nyata dari RCEP
Baca juga: Pakar sebut China-ASEAN berbagi peluang baru dengan berlakunya RCEP

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel