Airlangga Ungkap Konsumsi Masyarakat Naik Pesat pada April 2021

Fikri Halim, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa konsumsi masyarakat meningkat pesat pada April 2021. Kondisi ini terjadi meski Indonesia masih dalam tahap pemulihan dari dampak pandemi COVID-19.

Dia menyatakan, berdasarkan Big Data Bank hingga April 2021 terakhir, pertumbuhan belanja masyarakat mencapai 32,48 persen. Tumbuh tinggi dari kondisi Februari 2021 yang masih di kisaran zona netral atau nol persen.

"Terlihat dari big data bank telah terjadi kenaikan cukup besar di April 32,48 persen ini sejalan dengan indeks keyakinan konsumen," kata dia saat konferensi pers, Jumat, 23 April 2021.

Baca juga: Dahlan Iskan Geleng Kepala, Ekonomi China Tumbuh Nyaris 20 Persen

Kondisi ini, dikatakannya, sejalan dengan peningkatan angka penerimaan industri yang diperoleh dari mutasi dana masuk atau cash in ke rekening dari pelaku usaha yang menjadi nasabah bank. Pertumbuhan penerimaan ini katanya meningkat 10,26 persen pada April.

"Di sektor industrinya di mana dana yang masuk ke industri juga sudah meningkat. Dari dua tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi geliat dari segi konsumsi," tuturnya.

Airlangga mengklaim, meroketnya penerimaan industri dan belanja masyarakat ini disebabkan kebijakan insentif yang telah digelontorkan pemerintah. Di antaranya, kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) untuk otomotif dan properti.

"Dan ini sebagai akibat dari pemerintah memberikan PPnBM yang untuk industri otomotif maupun DTP properti," tegas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Untuk ke depannya, Airlangga meyakini, konsumsi masyarakat dan pendapatan industri akan masih bisa terus naik. Pemicunya, dorongan pemerintah kepada dunia usaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh dan tepat waktu.

"Kemudian kegiatan jelang lebaran ada yang didorong pemerintah untuk menggerakkan perekonomian adalah dengan pembayaran THR," tuturnya.

THR yang diberikan untuk para pegawai swasta, aparatur sipil negara (ASN), TNI maupun Polri tersebut dinilainya akan menciptakan peredaran uang hingga Rp150 triliun atau bisa memberikan daya ungkit perekonomian 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi THR itu bisa mengungkit sekitar 1 persen PDB karena total pembayaran THR dari sektor tenaga kerja maupun ASN, TNI dan Polri itu jumlahnya mendekati Rp150 triliun," ungkap dia.