AS akan cabut aturan lama distribusi film

New York (AFP) - Departemen Kehakiman AS pada Senin (18/11) mengisyaratkan bakal mengakhiri program penegakan hukum anti-monopoli yang sudah berusia 71 tahun untuk distribusi film. Departemen ini menyatakan program ini sudah tidak diperlukan lagi untuk melindungi konsumen.

Asisten Jaksa Agung Makan Delrahim mengumumkan bahwa Departemen Kehakiman pekan ini akan mengakhiri Dekrit Paramount Consent, yang mulai berlaku pada 1948.

Dekrit -yang melindungi rantai film lebih kecil dan bioskop lokal- melarang studio-studio film besar memiliki bioskop, sistem yang ada sejak awal abad kedua puluh dan terutama menghalangi venue-venue independen dalam menayangkan film-film laris.

Dekrit itu juga membatasi studio film dari praktik distribusi tertentu, seperti mengharuskan bioskop menerima sekelompok film sebagai syarat mendapatkan status film terlaris atau blockbuster yang banyak dicari bioskop, sebuah praktik yang dikenal dengan sebutan "block booking".

Delrahim mengatakan sebuah tinjauan ulang menyimpulkan bahwa dekrit itu "tidak lagi melayani kepentingan publik" karena konspirasi horizontal mengenai studio yang memiliki bioskop sudah tidak ada lagi.

Sejak dekrit itu diberlakukan, industri film menjadi lebih kompetitif, dengan daerah-daerah metropolitan besar dilayani oleh banyak bioskop dan layanan streaming video secara dramatis mengubah lanskap konsumen, kata Delrahim dalam sebuah pidato pada sebuah konferensi hukum di Washington.

"Perubahan-perubahan ini menggambarkan bahwa pasar bisa berkembang, dan tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti dari mana dan dalam bentuk apa inovasi bakal muncul," kata dia.

"Namun begitu inovasi muncul, akan keliru jika penegakan hukum anti monopoli membatasi potensi inovasi yang menguatkan konsumen."

Pergeseran ini kemungkinan mengganggu rantai dan bioskop kecil kecil dan menengah, yang menolak perubahan potensial ketika Departemen Kehakiman mengkaji ulang dekrit itu pada 2018.

Asosiasi Pemilik Bioskop Nasional (NATO) berpendapat pada Oktober 2018 bahwa pembatasan pemesanan blok tetap penting guna melindungi bioskop-bioskop kecil yang mungkin terpaksa memutarkan film yang tidak begitu disukai komunitas pemirsa mereka.

Juru bicara NATO masih berpegang kepada pendapatnya pada Oktober 2018 itu dan akan menunggu ajuan resmi Departemen Kehakiman sebelum berkomentar lebih lanjut.