AKBP Doddy Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Kasus Irjen Teddy Minahasa

Merdeka.com - Merdeka.com - Tim kuasa hukum mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara meyakini kliennya bukan pelaku utama kasus pengedaran barang bukti lima kilogram narkoba jenis sabu-sabu diduga melibatkan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Tim kuasa hukum mengungkap sejumlah indikasi kliennya bukan pelaku utama perkara tersebut.

Koordinator tim kuasa hukum Doddy, Adriel Viari Purba mengatakan, indikasi kliennya bukan pelaku utama terkait perintah diterima polisi perwira menengah tersebut. Selain itu menurut Adriel, ada upaya menghalangi klien dan keluarganya membongkar perkara tersebut dari sejumlah pihak setelah kasus masuk dalam proses penyidikan.

Atas dasar itu dikatakan Adriel, Doddy bersama dua tersangka kasus narkoba lainnya yaitu Linda Pujiastuti dan Samsul Maarif alias Arif mengajukan Justice Collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dia berharap Justice Collaborator diajukannya dikabulkan LPSK.

"Kami yakin AKBP Dody dan kawan-kawan memiliki keterangan yang bisa membongkar perkara ini secara terang benderang. Karena itulah kami mengajukan permohonan JC sekaligus perlindungan kepada LPSK," kata Adriel dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/11).

Klaim Pengajuan Justice Collaborator

Adriel mengklaim LPSK menyatakan berkas Justice Collaborator telah lengkap. Hal tersebut dikatakan Adriel setelah bertemu dengan pihak LPSK di Polres Jakarta Selatan selama empat jam untuk membahasa pemberkasan untuk menjadi Justice Collaborator.

"Pertemuan itu dari siang hingga sore. Setelah itu, petugas LPSK itu menyatakan berkas lengkap,” ucap Adriel.

Menurut dia, permohonan Justice Collaborator diajukan kliennya penting mengingat status Teddy Minahasa saat ini masih anggota Polri lantaran belum dilakukan sidang etik. Hal itu dianggap Adriel akan membuat Doddy merasa tertekan bila tidak menjadi Justice Collaborator. Sebab, sebelum kasus narkoba tersebut terbongkar Teddy Minahasa merupakan atasan Doddy.

“Seperti kasus sebelum ini, ada kesulitan menyelesaikan kasus yang melibatkan pimpinan dan bawahan. Soalnya seperti kata Pak Menko Polhukam (Mahfud MD) ada hambatan psiko-hirarki (posisi Teddy dan Dody adalah pimpinan-bawahan) dan psiko-politis (sebagai jenderal aktif, Pak Teddy masih memiliki jejaring yang luas). Itu sebabnya, kami sungguh berharap kepada LPSK dan pejabat negeri ini untuk memberi perhatian lebih terhadap kasus ini,” ujar dia.

Dia menambahkan, LPSK masih akan menelaah dan mendalami lagi sebelum menetapkan keputusan akhir terkait Justice Collaborator diajukan kliennya. "Kami berharap proses pendalaman dan penelaahan bisa berjalan lancar dan cepat serta permohonan klien kami dikabulkan," tukas dia.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kata Adriel, syarat untuk menjadi Justice Collaborator di antaranya bukan menjadi pelaku utama dalam perkara atau kejahatan tersebut. Selain itu, keterangan saksi pelaku atau Justice Collaborator dinilai penting untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus tersebut.

"Dan, JC itu bisa tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sama," pungkasnya. [gil]