Akses Diblokade Warga, Pembangunan Bendungan Manikin di Kupang Tertunda

Merdeka.com - Merdeka.com - Proyek pembangunan Bendungan Manikin di Desa Baumata Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, terpaksa terhenti selama lima bulan terakhir. Proyek strategis nasional (PSN) tertunda karena warga yang menuntut ganti untung, memblokade jalan menuju lokasi.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) bersama pihak terkait terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Mereka berharap blokade dibuka sehingga proyek senilai Rp2 triliun itu dapat dilanjutkan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Manikin atau Tefmo Junus Djobo menjelaskan, pengerjaan bendungan dimulai sejak tahun 2019 silam. Namun akibat permasalahan lahan, pembangunannya molor dan diperpanjang hingga tahun 2024 mendatang.

"Persoalan utama di sana adalah masyarakat menuntut ganti untung. Namun dalam tahap pengurusan ganti untung tidak semata-mata hanya tanggung jawab Balai Wilayah Sungai saja, namun ada beberapa instansi terkait yang terlibat," katanya, Senin (18/6).

Warga Tolak Pengukuran Lahan

Masyarakat menutup akses ke lokasi proyek untuk menuntut pembayaran hak mereka. Namun pihak BWS NT II dan instansi lain, seperti BPN dan BPKH, belum melakukannya karena masyarakat menolak pengukuran lahan.

"Dua desa itu adalah Kuaklalo dan Oeletsala. Namun dari hasil pertemuan antara BWS NT II, Bupati, Kapolres, Dandim dan Kajari di Kabupaten Kupang disepakati proses pengukuran di dua desa itu sudah bisa dilakukan. Karena yang menjadi kendala belum dilakukan ganti untung ini yaitu dua desa yang belum dipasang pilar batas," jelas Junus.

Menurut Junus, kontraktor pelaksana saat ini sudah mulai kembali melanjutkan pengerjaan. Masyarakat diimbau untuk tidak lagi menutup akses masuk ke lokasi, karena proses ganti untung sedang diurus oleh beberapa instansi terkait, untuk segera dibayarkan.

"Kami harap masyarakat tidak lagi menutup lokasi bendungan, karena ganti untung sedang dalam proses. Biarkan kami tetap bekerja untuk mengejar progres fisik, karena kami dibatasi sampai 2024. Sudah lima bulan akses ditutup, kalau ditutup lagi kami BWS ini mau ke mana lagi?" ujarnya.
"Kalau tutup lagi, kami tidak tahu target ini bisa tercapai atau tidak. Biarkan kontraktor bekerja," imbaunya.

Ganti Untung untuk Delapan Desa

Dia menambahkan, sejak akses ditutup, ratusan pekerja bendungan terpaksa dirumahkan. Jika masyarakat membuka kembali akses, para pekerja dan peralatan akan didatangkan lagi.

"Saat ini progres pengerjaan B1 atau paket satu sudah 30,27 persen, sedangkan B2 43,49 persen. Dari Februari sampai sekarang perkembangannya baru itu saja. Ada delapan desa yang harus diberikan ganti untung, semunya akan dibayarkan serentak," tutup Junus.

Sebelumnya, sejumlah warga di Dusun 5 Manuat, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, menutup akses jalan masuk ke lokasi proyek Bendungan Manikin/Tefmo, Minggu (6/2).

Pemblokiran jalan ini buntut dari janji pemerintah terkait ganti untung lahan terdampak proyek yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia. Warga memblokade jalan masuk karena merasa kecewa dengan janji dari pemerintah terkait ganti untung lahan proyek. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel