Aktivasi e-KTP Bisa Dilakukan Lintas Wilayah

Yogyakarta (ANTARA) - Aktivasi nomor induk kependudukan yang tersimpan dalam chip kartu tanda penduduk elektronik dimungkinkan dilakukan lintas wilayah sehingga warga tidak harus mengaktifkan di kecamatan tempatnya melakukan perekaman.

"Aktivasi nomor induk kependudukan (NIK) yang tersimpan dalam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bisa dilakukan lintas kota. Ini akan memudahkan masyarakat," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Deddy Feriza di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, aktivasi tersebut dilakukan agar NIK dalam chip e-KTP bisa dibaca oleh aplikasi "card reader" saat akan digunakan untuk mengakses berbagai layanan, seperti perbankan atau administrasi kependudukan.

Aktivasi NIK tersebut, lanjut dia, juga akan membuktikan bahwa chip yang tertanam dalam e-KTP dalam kondisi yang baik.

Deddy menambahkaan chip e-KTP yang berisi biodata dan foto pemilik e-KTP telah menjalani proses uji. "E-KTP yang terendam air cukup lama tidak akan merusak chip atau fisiknya," katanya.

Selain itu, Deddy menyebut, aktivasi adalah langkah wajar yang juga diberlakukan untuk layanan lain seperti layanan kartu kredit atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM)," katanya.

"Jika tidak diaktivasi sekarang, maka masyarakat yang justru dirugikan karena mereka e-KTP yang mereka miliki tidak bisa dibaca oleh card reader saat mengakses layanan publik," katanya.

E-KTP akan diberlakukan secara nasional pada Januari 2014 sehingga seluruh instansi atau lembaga pelayanan lain sudah harus memiliki "card reader" paling lambat pada akhir 2013.

Setelah e-KTP diberlakukan secara nasional, lanjut Deddy, maka tidak diperkenankan lagi untuk menggandakan e-KTP dengan difoto copy.

"Namun untuk kelengkapan persyaratan pencalonan anggota DPD dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014 dan kelengkapan persyaratan pencalonan pasangan perseorangan dalam Pilkada masih diperbolehkan untuk mefotocopy e-KTP. Ini dinyatakan dalam surat edaran Mendagri pada 22 April," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta Nasrullah mengatakan, pada proses pencalonan anggota legislatif masih diperlukan bukti fisik KTP berupa foto copy.

"Kami belum menerima surat edaran terbaru dari Mendagri. Tapi memang, dalam persyaratan masih dinyatakan perlu foto copy KTP," katanya.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.