Aktivis HAM Surati KPK soal Kasus Manajer Hyundai dan Gereja di Papua

Mohammad Arief Hidayat, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, Haris Azhar, mengirimkan surat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penanganan perkara yang tidak ada kemajuan.

Haris menyinggung kasus yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua, Tahun Anggaran 2015.

"Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mencatat bahwa KPK kini mengalami kemerosotan dalam melakukan penindakan hukum pelaku tindak pidana korupsi," kata Haris kepada wartawan, Senin, 15 Februari 2021.

Baca: Enggak Heran Tersangka Asabri Naksir Mobil Ini

Terkait kasus Sunjaya, Haris menyesalkan belum ada proses hukum terhadap Manajer Hyundai Engineering, Herry Jung, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 November 2019.

Herry Jung diduga menyuap Sunjaya Rp6,04 miliar, dari janji Rp10 miliar, terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon.

"Faktanya hingga saat ini Herry Jung masih di luaran tanpa penangkapan maupun proses hukum lanjutan oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2019," kata Haris.

Haris juga menyoroti belum ditahannya Bupati Mimika periode 2014-2019, Eltinus Omaleng, atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Ia menaksir negara mengalami kerugian sebesar Rp21,6 miliar dari kasus ini.

Haris mengungkapkan beberapa nama lain yang sudah ditetapkan oleh lembaga antirasuah sebagai tersangka, yakni Marthen Sawy selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.

"Jubir Penindakan KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa surat perintah penyidikan dugaan korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 tersebut diterbitkan Oktober 2020, tetapi hingga saat ini belum dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Eltinus Omaleng selaku Tersangka," ujarnya.

Haris mendesak supaya KPK untuk menerapkan asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam menangani kasus dugaan korupsi eks Bupati Cirebon dan Bupati Mimika periode 2014-2019, Eltinus Omaleng, dengan memberi perkembangan terbaru kepada publik.

Selain itu, Haris meminta agar komisi antirasuah menangkap dan memproses hukum Herry Jung dan Eltinus Omaleng.

Sementara Ali Fikri mengungkapkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 masih berjalan. Tim penyidik, terang dia, segera berkoordinasi dengan ahli terkait rencana penghitungan kerugian negara.

"Perlu kami sampaikan dalam beberapa penanganan perkara yang berhubungan dengan unsur kerugian negara memang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memastikan dugaan besaran jumlahnya," imbuh Ali.

Kendati begitu, Ali Fikri enggan menyebut nama tersangka yang sudah dijerat lembaganya. Hal itu semata-mata karena kebijakan pimpinan KPK, yang baru mengumumkan tersangka usai ditangkap atau ditahan.