Aktor Herman Felany Sangkal Hendak Kabur dari KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor lawas era 80-an, Herman Felany, tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pemda DKI Jakarta, membantah mau kabur, kendati sembilan kali absen dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit.

Herman Felany ditangkap petugas KPK saat berada di rumah rekannya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2011) malam. Kini, aktor yang membintangi lebih dari 15 film itu meringkuk di Rutan Polda Metro Jaya sebagai tahanan titipan KPK.

Menurut kuasa hukum Herman, M Syafri Noer, kliennya tengah sakit dan menjalani rawat jalan akibat gejala jantung yang dideritanya. Karena rekeningnya dan istrinya, Mutia Datau, diblokir KPK, terpaksa Herman utang ke sejumlah orang. Keberadaan Herman di rumah tersebut adalah dalam rangka meminjam uang.

"Makanya, meski dia lagi sakit, dia coba mencari nafkah, ngutang, ke sana-sini. Di rumah temannya itu dia lagi cari utang, bukan mau kabur," kata Syafri kepada Tribunnews.com, Minggu (24/7/2011).

Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa Herman ditangkap, karena diduga kuat hendak melarikan diri. Sebab, Herman yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2011, sembilan kali absen dari pemeriksaan KPK, dengan alasan sakit. Namun, saat dicokok, suami pesepakbola wanita dan aktris Muthia Datau itu dalam kondisi sehat.

Tim KPK bergerak menjemput paksa Herman karena ia tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK yang kedua pada Jumat (22/7/2011), kendati surat panggilan telah dilayangkan sejak Senin (18/7/2011) lalu. Dugaan Herman handak melarikan diri menguat, karena sehari penangkapan dia tidak berada di rumahnya.

"Sejak awal mas Herman sudah beritahu KPK. Dia kirim surat dari Rumah sakit Islam Jakarta, karena ada keluhan jantung. Mulai Maret, dia melakukan rawat jalan, bolak-balik dua minggu sekali ke rumah sakit. Terakhir, karena surat dokter mas Herman perlu istirahat, maka kita janjikan mas Herman bisa kita hadirkan ke penyidik pada 1 Agustus 2011. Secara KUHAP, kan kalau orang lagi sakit memang tidak bisa diperiksa. Tadi waktu dicek dokter KPK, tekanan darahnya sampai 140 mmHg. Yah, kita khawatir saja terjadi sesuatu. Untung saja enggak kenapa-kenapa," paparnya.

Menurut Syafri, langkah KPK memblokir rekening pasangan suami istri itu kurang manusiawi. Apalagi, Herman telah mengembalikan uang yang disebut-sebut menjadi korupsi kepada pihak Pemda DKI Jakarta. "Yah saya kasihan saja sama istrinya. Kalau begitu kan, berarti KPK menyengsarakan anak-anaknya. Ada empat anaknya, lelaki semua. Manusia kan harus hidup, perlu uang," ujarnya.

Sebagai tersangka, Herman dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dugaan keterlibatan Herman adalah hasil pengembangan penyidikan kasus yang sama dengan tersangka, mantan Kepala Biro Hukum DKI, Journal Effendi Siahaan. Journal telah lebih dulu menjalani proses sidang dan divonis 8 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor.

Keterlibatan Herman dalam kasus ini, karena dimenangkannya perusahaan miliknya, PT Raditya Putra Bahtera dan PT Sandi Perkasa, sebagai rekanan Pemda DKI dalam pembuatan filler iklan pada 2006 dan 2007. Pada 2006, Herman melalui PT Raditya Putra Bahtera mengantongi kontrak pengadaan filler senilai Rp 1,86 miliar yang dibiayai ABT tahun 2006. Diduga proses lelang proyek ini hanya rekayasa semata dan ada aliran uang sebesar Rp 387 juta dari PT Raditya Putra Bahtera ke Journal.

Pada 2007, PT Sandi Perkasa mengantongi kontrak pembuatan filler senilai Rp 2,23 miliar dari Biro Hukum DKI. Setelah uang proyek dibayarkan, perusahaan itu memberi kompensasi uang sebesar Rp 569 juta ke Journal.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.