Akuisisi Inalum, Pemerintah Siapkan Rp 7 Triliun  

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto, mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana tunai sebesar Rp 7 triliun untuk mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang saat ini dimiliki oleh konsorsium pengusaha Jepang. Untuk tahap pertama akan disediakan Rp 2 triliun.

"Dialokasikan dalam dana investasi pemerintah pada APBN-P 2012," ujar Hadianto saat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, di Jakarta, Senin, 2 Juli 2012. Sisanya, kata dia, akan disiapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp 5 triliun.

Ia menjelaskan anggaran investasi ini harus disediakan untuk melaksanakan kewajiban kontrak dengan investor Jepang. Dalam kontrak disebutkan eksekusi harus dilaksanakan paling lama 30 tahun sejak produksi. Artinya, pemerintah harus mengambil alih paling lambat tahun 2013.

Pemerintah sebenarnya memiliki dana sebesar US$ 625 juta di Inalum yang diperkirakan bisa cair tahun depan. "Kalau dana tersebut bisa di net-off, kemungkinan dana yang dibutuhkan tidak sebesar itu," kata Hadiyanto.

Ia menjelaskan sikap utama pemerintah terkait dengan inalum adalah mengeksekusi pembelian aset terlebih dulu. Hal itu diyakini akan menguntungkan. Penjualan perusahaan tahun ini saja tercatat US$ 577 juta dan diproyeksikan bisa menghasilkan laba besar tahun ini.

Saat ini Inalum dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 41,12 persen dan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88 persen). Kontrak karya antara kedua pihak diteken pada 7 Juli 1975 di Tokyo. Kerja sama akan berakhir Oktober 2013.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...