Alami soal agraria sejak 1920, warga Tanjung Benoa dapat sertifikat

Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan sertifikat tanah untuk warga Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, yang telah mengalami persoalan agraria dengan tidak mendapatkan status tanah yang jelas sejak tahun 1920.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin, ia mengatakan tidak membutuhkan waktu lama dalam menangani masalah agraria di Tanjung Benoa

"Sertifikat tanah untuk warga masyarakat di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang diserahkan sebanyak 90 bidang tanah dengan luas total 21.455 meter persegi," katanya didampingi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionall (BPN) Provinsi Bali Ketut Mangku.

Ia mengatakan semenjak mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat, ia langsung berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten Badung untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia kemudian menerbitkan surat tanggal 18 April 2022. "Saya minta Pak Kanwil BPN Bali segera proses sertifikatnya. Coba hitung dari 18 April 2022 dan sekarang tanggal 30 Mei 2022, artinya satu bulan lebih sedikit masalah ini selesai dan sertifikat tanahnya diberikan secara gratis," katanya.

Gubernur meminta agar Kepala BPN Bali jangan sampai ada yang memungut uang satu rupiah pun kepada masyarakat di Tanjung Benoa.

Mantan anggota DPR tiga periode itu juga langsung menanyakan kepada warga Tanjung Benoa mengenai ada tidaknya yang dulu pernah menjanjikan dapat sertifikat dan harus mengeluarkan uang.

Sementara itu untuk warga yang sudah mendapatkan sertifikat tanah di Tanjung Benoa diminta untuk menjaga sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya, jangan digadaikan dan dijual atau dialihfungsikan.

"Namun harus menjadi warisan secara turun-temurun sampai ke anak cucu berikutnya, supaya tidak beralih ke orang lain," katanya.

Selain untuk tempat tinggal, tanah tersebut juga diharapkan bisa sebagai pembangkit ekonomi keluarga dengan berinovasi membuka warung di lahannya masing-masing.

"Ingat ini kebijakan penuh yang saya ambil dengan sikap yang tulus dan lurus. Tidak ada kepentingan apa dan sangat bahagia saya bisa menuntaskan masalah ini," katanya.

Wayan Koster memohon doa agar program pembangunan yang sedang dikerjakan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru bisa selesai dengan tuntas.

Sementara itu, Ketut Tami Wijaya (71), warga dari Banjar Tengah Tanjung Benoa yang juga mantan pramuwisata budaya mengatakan tanah yang ditempati seluas 1,4 are.

"Tetapi sekarang kenapa bisa 1,8 are? Berarti saya dapat untung dari pemerintah. Jadi, terima kasih banyak Bapak Gubernur Wayan Koster," katanya.

Ia juga mengaku sebelumnya ada yang memberikan janji dalam waktu delapan bulan sudah beres mendapatkan sertifikat tanah dengan mengorbankan uang sebanyak Rp20 juta lebih pada tahun 1997.

Wayan Gantil Artana (57), warga lainnya mengatakan telah menempati tanah sejak dulu seluas 4,50 are dan mengalami hal yang sama seperti Ketut Tami Wijaya, banyak yang datang menjanjikan sertifikat tanah dengan berbagai macam orang.

"Hampir Rp13 juta saya mengeluarkan uang untuk mendapatkan sertifikat tanah pada tahun 1992," katanya.​​​​​​​

Baca juga: DPRD: hentikan izin pengerukan pasir laut reklamasi Tanjung Benoa

Baca juga: KKP susun rencana pengelolaan kawasan maritim Teluk Benoa
​​​​​​​

Baca juga: Koster ingin buat hutan kota di bekas reklamasi Pelabuhan Benoa

Baca juga: Warga Bali gelar aksi tolak reklamasi Benoa

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel