Alasan Agun Gunandjar Maju Sebagai Caketum Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa memberikan alasan maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Salah satunya, ingin menjadikan Golkar sebagai partai yang modern.

"Saya bertanya apakah Golkar sudah jadi partai modern? saya bilang belum, makanya saya maju jadi calon ketua umum untuk menjadikan Partai Golkar partai modern menjadi partai pemenang di 2024," kata Agun di di Kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11/2019).

Agun ingin agar seluruh kader Golkar dapat introspeksi diri dari hasil raihan suara pada pemilu sebelumnya. Menurutnya, pada Pemilu terakhir, khususnya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, suara Golkar semakin menurun.

"Coba dicek di kabupaten-kabupaten Golkar suaranya turun semua. Ada yang kursinya cuma 5, 6 padahal semuanya 45 (kursi). Urutan keenam, urutan ketujuh itu di kabupaten. Kok masih bangga aja merasa hebat," ucap Agun Gunandjar.

Dia menyebut, apa yang disampaikannya bukan untuk membuat kader Golkar menjadi pesimis pada Pemilu mendatang.

"Saya ngomong gini bukan soal membangun pesimisme tapi saya ingin membangun kesadaran supaya kita tetap optimis," ujar Agun.

Dia menyebut, akan menyerahkan formulir serta syarat menjadi Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar pada awal Desember 2019.

"Insyaallah saya tanggal 2 Desember 2019 menyerahkan formulir," ucap Agun Gunandjar.

Golkar Rawan Pecah Pascamunas?

Warga yang hidup di pedasaan harus memperoleh kesejahteraan dengan mendapatkan kucuran dana desa sehingga pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi dengan pemerataan, keadilan, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan.

Agun Gunandjar Sudarsa menilai, Partai Golkar rawan dan kemungkinan akan pecah kembali bila Airlangga tetap menjadi ketua umum dengan menggunakan cara-cara tidak demokratis serta membawa intervensi pejabat.

Menurutnya, apabila praktik-praktik yang dilakukan dengan cara yang demokratis, siapa pun akan bisa menerima hasilnya tersebut.

"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan, akan banyak kader Partai Golkar pada yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi besar-besaran. Kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun.

Ia pun memberikan contoh seperti syarat pendaftaran bakal calon ketua umum (Caketum) Golkar yang mewajibkan 30 persen dukungan dari anggota partai. Seharusnya, kata dia, pemberian dukungan dimulai ketika Munas dibuka, bukan sebelumnya.

Bila dilakukan sebelumnya, pengurus daerah sebagai pemilik suara berpotensi diintimidasi. Maka itu, dia merasa mekanisme yang baru terjadi di era kepemimpinan Airlangga itu bersifat otoriter.

"Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, saya wajib pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas. Dengan cara apa? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari. Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya," jelasnya.

Agun menegaskan, mekanisme 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak terbuka dan takut memberikan dukungannya kepada calon di luar Airlangga secara terbuka. Karena itu, Agun meminta kebijakan itu dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil.

"Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal itu terjadi seperti ini menurut hemat saya harus dilawan. Termasuk misalkan proses pencalonan," tegasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: