Alasan Menkes Dukung Omnibus Law RUU Kesehatan

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan pemerintah mendukung perumusan Omnibus Law RUU Kesehatan yang sedang disusun di Baleg DPR RI. Pemerintah selama ini tidak punya kewenangan apapun soal isu kesehatan dan kedokteran di Indonesia.

Pemerintah, menurut Budi, harus memiliki kewenangan untuk mengatur masalah kesehatan. Misalnya masalah kekurangan dokter, pemerintah harus bergerak untuk menanganinya.

"Kita juga sampaikan ini secara terbuka ke teman-teman di Baleg, organisasi profesi, ke dekan fakultas kedokteran bahwa the goverment has to be able to govern, jadi pemerintah harus bisa memerintah. Sekarang kita enggak bisa lakukan apa-apa, kalau kita kurang produksi dokter emang kita bisa ngatur dokter? Enggak bisa," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (24/1).

"Kita kurang distribusi dokter? Emang pemerintah bisa ngatur distribusi dokter? Tidak bisa juga. Misalnya ada ramai misalnya rebutan kompetensi penerbitan izin untuk praktik, kita bisa ngatur? Tidak juga," tegasnya.

Budi menerangkan, pemerintah bukannya ingin menguasai isu-isu kesehatan di Indonesia. Tetapi agar bisa mudah mengatur dan mencari solusi tentang kesehatan di dalam negeri.

"Bukannya kita ingin menguasai, tapi kalau kita tidak bisa mengatur maka kejadiannya seperti ini. Kita sama sekali tidak bisa mengatur distribusi dokter, kita enggak bisa mengatur distribusi dokter, kita enggak bisa mengatur harusnya spesialisnya berapa, kompetensinya harusnya tidak rebutan seperti apa, gitu kan, kita akan kesulitan sendiri untuk memastikan bahwa layanan kesehatan di seluruh masyarakat itu cukup," jelasnya.

Budi berharap dengan adanya Omnibus Law RUU Kesehatan ini, pemerintah bisa melakukan transformasi kesehatan di dalam negeri. Niat pemerintah itu sudah disampaikan kepada DPR dalam rapat bersama Baleg.

"Secara resmi sudah kita sampaikan satu bundle mengenai transformasi sistem kesehatan kita. Nah kalau ditanya bapak atau ibu, kita tidak ada, kita landasannya buat pemerintah kalau ditanya ya, nomor satu apapun yang terjadi perubahan undang-undang ini harus bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kemasyarakatan," tegasnya. [tin]