Alasan PTPN VIII Somasi Markaz Syariah Milik Habib Rizieq

Dusep Malik, Adi Suparman (Bandung)
·Bacaan 2 menit

VIVA – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melayangkan somasi kepada Markaz Syariah milik Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Surat somasi dilayangkan karena lahan Markas Syariah merupakan aset milik PT Perkebunan Nusantara.

"Kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami," ujar Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning DT kepada VIVA, Senin 28 Desember 2020.

Bahkan, Markaz Syariah diduga telah melanggar tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, Perppu No. 51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, pengurus pesantren Markaz Syariah FPI milik Habib Rizieq mengaku tak masalah jika harus melepas lahannya yang diminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, menyampaikan, pihaknya juga mengajukan syarat adanya ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren.

"Bahwa pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara. Tapi, silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah," kata Aziz.

Sebelumnya, Azis juga, meminta kepada PTPN VIII tidak berbuat semena-mena mengirimkan surat somasi kepada pihak Pondok Pesantren Markaz Syariah Megamendung, pimpinan Habib Rizieq. Karena, menurut dia, lahan tersebut sudah dibeli dan dikelola oleh Habib Rizieq.

Ia mengatakan, Habib Rizieq telah mengelola dan melakukan kegiatan yang bersifat produktif, baik penanaman kebun alpukat dan kebun sayur mayur serta peternakan yang digunakan untuk aktivitas syiar Agama Islam dan pengajian.

"Oleh karenanya, saudara (PTPN VIII) tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap benda hak milik klien kami dan lahan yang sudah dibeli dan dikelola oleh klien kami," kata Azis pada Senin, 28 Desember 2020.

Namun, Azis mengaku pihaknya bersedia untuk duduk bersama atau berdialog secara musyawarah untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan ini dengan PTPN VIII dan instansi terkait lainnya. Sebab, informasi yang diperoleh di lapangan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde).

"Untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan atas lahan tersebut, dan memastikan apakah betul sertifikat HGU PTPN VIII yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung benar berada di area lahan yang dikuasai klien kami. Untuk itu, diperlukan adanya klarifikasi secara resmi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait peta batas atas lahan HGU yang saat ini diklaim oleh PTPN VIII, yang berupa peta digital dari pihak BPN yang merupakan instansi yang berwenang atas hal tersebut sehingga bersifat objektif dan independen," ujarnya.