Aliansi BEM Bali minta Koster perhatikan kesejahteraan pendidik

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Bali, pada Selasa siang, di Denpasar beraudiensi dan menyampaikan tiga poin evaluasi empat tahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster di Bali, di antaranya tentang kesejahteraan tenaga pendidik.

"Kami telah menyampaikan tiga isu utama yang kami lihat di Bali. Pertama terkait pendidikan di mana kami banyak bicara soal disparitas tenaga pendidik, kesejahteraan, baik dari sistem tenaga pendidik maupun fasilitas dan sarana prasarana," kata Ketua BEM PM Universitas Udayana Darryl Dwiputra mewakili rekan-rekannya di Denpasar, Selasa.

Isu kedua yang dibahas perwakilan mahasiswa bersama Gubernur Bali adalah soal ekonomi khususnya bidang pertanian, mulai dari kesejahteraan petani dan subsidi pupuk, kemudian di sektor perikanan terkait kesejahteraan nelayan dan berbagai proyek yang beririsan dengan keamanan pesisir laut dan biota yang ada.

"Bahkan kami membahas soal bagaimana upaya Gubernur untuk membentuk rencana ke depan memulihkan Bali dan terakhir isu yang kami bahas soal lingkungan, terkait pengerukan bukit yang dilakukan di Klungkung dan pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove Sanur," ujar Darryl.

Baca juga: Rakernas BEM Seluruh Indonesia diadakan di Bali

Baca juga: Polri: Selebaran provokasi di Bali bukan buatan BEM Kampus Udayana

Dari kajian tiga isu yang dibawakan para mahasiswa, Darryl menyampaikan bahwa terdapat diskusi besar antara mahasiswa, masyarakat dan ahli dalam penyusunannya pada Ahad (4/9) lalu.

"Beberapa ahli yang kami datangkan yakni dosen FISIP Unud untuk ranah pendidikan, lalu untuk isu ekonomi yaitu dosen pertanian, ekonomi, dan perikanan. Lalu terakhir isu lingkungan kami datangkan ketua LBH Pasek Mahagotra yang berbicara soal Pura Munduk Dawa Klungkung," kata dia.

Dari audiensi yang berlangsung, Gubernur Koster memberi jawaban berupa kesepakatan lisan seperti di bidang pendidikan dilakukan rehabilitasi gedung sekolah dasar di daerah terpencil agar dibantu oleh pemerintah provinsi apabila pemerintah kabupaten/kota tak memiliki alokasi dana.

"Kedua, memaksimalkan pendampingan pada petani untuk mendukung optimalisasi pertanian organik. Ketiga, memaksimalkan optimalisasi sektor pertanian di tahun 2023 sehingga pada saat itu pariwisata tak lagi jadi sumber atau tumpuan," kata Darryl memaparkan hasil audiensi.

Kemudian di hadapan Aliansi BEM se-Bali, Gubernur menjamin pembangunan terminal LNG tak berada di kawasan mangrove dan pesisir Sanur melainkan muncul rencana pembangunannya dilakukan di lautan lepas, meski kepastiannya belum dijamin.

Pemerintah Provinsi Bali juga mengatakan bahwa akan membantu pengalokasian dana terkait infrastruktur jalan yang rusak akibat pengerukan. Meskipun hasil dari isu yang diantarkan Aliansi BEM se-Bali telah terjawab, Darryl mengaku pihaknya belum cukup puas lantaran tak mendapat tanda-tangan sebagai jaminan kesepakatan dengan Wayan Koster.*

Baca juga: Penolakan Angket KPK juga terjadi di Bali

Baca juga: BEM Undiksha Bali bantah viral SARA di medsos