Alternatif Cara Tahan Kenaikan Harga Pertalite dkk Tanpa Tambah Utang

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM, tarif listrik dan LPG 3 kilogram demi menjaga daya beli masyarakat yang masih rentan. Namun sebagai gantinya pemerintah menambah subsidi dan kompensasi untuk sektor energi tahun ini sebesar Rp 350 triliun. Sehingga total subsidi dan kompensasi yang diberikan negara tahun ini untuk sektor energi mencapai Rp 504 trilliun.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, pelebaran defisit APBN pun menjadi tak terhindarkan dari penambahan alokasi anggaran subsidi ini. Namun, sebenarnya pemerintah masih bisa mengoptimalkan APBN tanpa harus menambah defisit fiskal.

"Meski pelebaran subsidi energi menambah defisit sebenarnya ada cara alternatif yakni memangkas belanja infrastruktur yang belum urgen," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (21/5).

Bhima mengatakan pemerintah bisa saja mengatur strategi agar defisit APBN tidak melebar karena hal ini. Misalnya dengan merelokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk menutupi kekurangan APBN untuk subsidi dan membayar kompensasi energi.

"Pos infrastruktur bisa digeser dulu ke subsidi energi," ungkapnya.

Cara lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi yakni memanfaatkan penerimaan pajak dari kenaikan harga komoditas. Melonjaknya harga komoditas dunia, berpotensi menambah pendapatan pajak dan PNBP dari kegiatan ekspor produk.

"Pemerintah juga mendapat windfall penerimaan pajak dan pnbp dari ekspor batubara yang naik tinggi," kata dia.

Beberapa pilihan tersebut bisa jadi alternatif kebijakan pemerintah untuk mencegah pelebaran defisit APBN. Apalagi tahun ini pemerintah mengarahkan defisit APBN maksimal 4,85 persen dari PDB atau sekitar Rp 868 triliun.

"Jadi ini masalahnya mau di realokasikan ke stabilitas harga atau ada agenda lain," kata dia.

Negara Raup Tambahan Rp 420 T dari Kenaikan Harga Komoditas Dunia

tambahan rp
tambahan rp

Diberitakan sebelumnya, saat ini kenaikan harga-harga komoditas berpotensi menambah pendapatan negara tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pendapatan negara tahun 2022 naik Rp 420 triliun, dari semula Rp 1.846,1 triliun menjadi Rp 2.266,2 triliun.

"Outlook pendapatan kita naik Rp 420,1 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5).

Adanya tambahan pendapatan tersebut dimaknai masalah yang ditimbulkan dari kenaikan harga komoditas menjadi relatif lebih baik. Sebab beberapa negara pada saat yang sama tidak memiliki dan yang cukup sementara kebutuhan yang diperlukan lebih banyak.

"Kita paling tidak ada tambahan Rp 420 triliun dan ini akan dialokasikan untuk melindungi masyarakat, APBN dan ekonomi. Ini penting semua," kata Sri Mulyani. [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel