Alternatif Kebijakan untuk UMKM, Perlukah ?

Dian Lestari Ningsih, maulanamarlisa-953
·Bacaan 2 menit

VIVA – Tak salah jika ada individu yang berpendapat, bahwa Indonesia tidak hanya memiliki ladang yang “ramah” akan sumber daya alam yang diperuntukkan untuk pertanian, budidaya laut, bahkan juga tambang. Dari perspektif lain, kita juga bisa melihat bahwa Indonesia memiliki “ladang” yang potensial dan pasar yang bagus untuk berbisnis, terutama di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bayangkan saja, menurut data yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) tahun 2018, jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta usaha atau sebesar 99,9 persen dari usaha yang ada.

Bahkan jumlah unit usaha tersebut meningkat 2,02 persen dari tahun 2017, serta mampu menyerap tenaga kerja mencapai lebih dari 120 juta jiwa. Meningkatnya angka di atas tentu berbanding lurus dengan kemampuannya untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini membuat UMKM menjadi sektor yang sangat diharapkan untuk dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Perlu kita ketahui bersama, pemerintah melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi persaingan usaha yang tercantum dalam UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, KPPU bertugas untuk meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat dan berkesinambungan demi meningkatnya kesejahteraan rakyat, sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi. Sayangnya, di tengah kondisi pandemi COVID-19, peranan KPPU dan pemerintah seolah-olah sedang diuji.

Menurut data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), lebih dari 50 persen UMKM terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan dengan kondisi yang ada. Sebenarnya pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 rupiah untuk 9,1 juta pelaku UMKM.

Namun, bantuan tersebut sangat jauh dari yang diharapkan untuk bisa mendorong seluruh UMKM di Indonesia agar tetap bisa bersaing, mengingat angkanya yang hanya menjangkau sekitar 14 persen dari keseluruhan pelaku usaha yang ada.

Hingga saat ini, modal memang menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh pengusaha UMKM. Ditambah lagi dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, para pelaku usaha mengharapkan KPPU bisa mendorong pemerintah untuk memberikan alternatif kebijakan baru.

Sebenarnya, pemerintah dapat menyasar digitalisasi UMKM sebagai salah satu alternatif kebijakan yang efektif. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, telah mengklaim sekitar 8 juta atau sebanyak 13 persen UMKM sudah tergabung dalam platform digital.

Angka ini seharusnya dapat ditingkatkan mengingat akses internet sudah dimiliki oleh hampir 100 juta penduduk Indonesia pada tahun 2019, berdasarkan data Statista 2019. Langkah ini dapat diikuti dengan membentuk platform digital gratis khusus UMKM, seperti yang sudah dilaksanakan pemerintah Italia.

Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat melebarkan pasarnya hingga skala nasional. Selain itu, dengan adanya platform digital yang dibuat pemerintah bisa menambah jumlah UMKM yang terdaftar di marketplace digital. KPPU juga dapat mendorong pemerintah terkait kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).