Anak Buah Sri Mulyani Ingatkan BUMN: Hati-Hati Investasi di Sektor Properti

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih cermat dan berhati-hati dalam berinvestasi di sektor properti. Ini diperlukan agar perusahaan tidak merugi.

Sebab, pihaknya tak mau jika perusahaan negara selalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) akibat ceroboh dalam berinvestasi.

"Jadi, saya minta kepada BUMN-BUMN kita, manakala Anda masuk ke properti, pastikan bahwa investasi Anda tersebut bermanfaat, karena saya sangat menghindari Anda datang ke saya meminta PMN," kata Rio dalam acara LMAN Investor Gathering 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).

Rio pun menyarankan, berbagai kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan negara harus mempertimbangkan potensi pasar. Hal ini bertujuan agar kegiatan investasi yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan bagi negara maupun perusahaan.

"Ini sesuatu nilai tambah manakala instansi pemerintah melakukan transaksi dengan pasar," kata anak buah Sri Mulyani tersebut.

Sri Mulyani Dorong BUMN Penerima PMN Lakukan Transformasi

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar BUMN/Lembaga penerima PMN untuk terus melakukan transformasi dan melakukan pembenahan di dalam dirinya masing-masing. Mengingat, PMN juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan bisnis BUMN yang bersangkutan, mendukung program pemulihan ekonomi Indonesia.

"Dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, pengungkit bagi sektor UMKM, membuka kesempatan investasi dari Luar Negeri dan manfaat-manfaat lainnya," bebernya.

Dia menyampaikan, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada beberapa BUMN dan lembaga berupa PMN yang bersumber dari APBN. Tentunya PMN yang berasal dari pajak, PNBP, dan pembiayaan tersebut harus dikelola berdasarkan good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Tentu ini menunjukkan komitmen untuk kami, Kementerian Keuangan ultimate share holder bersama Kementerian BUMN guna untuk bisa terus mengawal dan menciptakan akuntabilitas yang baik dari dana yang digunakan kepada BUMN dalam bentuk ekuitas," ucapnya

Pemerintah tentu dalam hal ini menggunakan instrumen APBN dari berbagai jalur untuk mencapai target-target pembangunan nasional. Oleh karenanya, KPI khusus PMN ini menjadi sangat penting untuk dikawal terus pemenuhannya. [idr]