Analisis Kasus Anggota TNI Jual Amunisi ke KKB

Merdeka.com - Merdeka.com - Kasus anggota TNI menjual amunisi ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Provinsi Papua terungkap. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seorang anggota TNI menjual 10 amunisi seharga Rp2 juta.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem mengatakan, sejumlah persoalan menjadi aspek munculnya bisnis ilegal tersebut.

"Sudah berkali-kali anggota TNI-Polri menjual peluru kepada TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka) di Papua, begini-begini yang disebut memelihara konflik bersenjata di tanah Papua yang berdampak terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum," kata Theo, Jayapura, Selasa (14/6).

Kerugian besar dari hal ini adalah imbas ketika amunisi yang dijual digunakan untuk menembaki TNI Polri hingga memakan korban jiwa. Menurutnya, poin ini yang tidak disadari secara penuh oleh pelaku penjualan.

"Penjualan peluru itu juga bisa dilakukan karena mereka mengalami kekurangan uang, mungkin karena tidak pernah diberikan jaminan atau biaya hidup oleh negara atau intitusi terkait, saat mereka berada di daerah konflik," lanjutnya.

Theo menjabarkan, senjata adalah alat negara yang tidak boleh dijual oleh anggota TNI Polri. Setiap anggota wajib menjaga seluruh perlengkapan alat senjata. Dia mengibaratkan senjata sebagai istri yang selalu melekat sebagai alat negara, sehingga setiap aparat punya kewajiban menjaga dan melindungi serta memelihara.

"Menurut saya siapa pun anggota yang menjual peluru, kepada TPNPB-OPM mungkin karena tidak rasa puas dengan biaya yang dibiayai oleh negara, mereka rasa apa yang negara biayai adalah kurang sehingga nencari jalan keluar untuk mencari tambahan biaya hidup dengan cara berbisnis dengan menjual peluru. Menurut pimpinan TNI-Polri, anggota tersebut adalah penghianat negara," terang Theo.

Theo menilai negara sudah menyiapkan anggaran yang luar biasa untuk penanganan daerah Konflik bersenjata di tanah Papua. Sehingga menurutnya, aparat sama sekali tidak layak menjadikan konflik bersenjata di tanah Papua sebagai lahan bisnis, apa lagi alat negara dijadikan sebagai bahan untuk berbisnis.

"Ini sangat lucu dan aneh untuk saya," ujarnya.

Dalam artikel yang ditulis Pdt. Dr. Zocarates Yoman, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua, konflik bersenjata di tanah Papua ada OPM dianggap bukan murni melainkan dengan sengaja dipelihara. Hal itu terbukti anggota menjual senjata dengan terang-terangan.

"Seharusnya Panglima dan Kapolri mengevaluasi semua kinerja kerja aparat yang bertugas di daerah konflik. Bukan harus terus menerus mengirim anggota ke Papua," harap Theo.

Persoalan penjualan amunisi juga mengindikasikan adanya kegagalan dalam pembinaan. Lahan bisnis konsumsi peluru di tanah Papua, disebut Theo sedang bertumbuh dan berkembang pesat.

Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima tertinggi mengevaluasi yang sedang terjadi di Papua. Termasuk catatan mengenai adanya aparat yang bergabung KKB serta persoalan penjualan amunisi.

Selain itu juga berharap adanya penarikan pasukan nonorganik, dan tidak lagi mengirim pasukan ke Papua.

"Bapak Presiden segera mengundang Dewan HAM PBB untuk melakukan pemantauan kasus pelanggaran HAM di Papua, dan selanjutnya menyiapkan kerangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua," harapnya.

Terkait kasus penjualan amunisi di Papua, TNI AD memastikan bakal memberi sanksi tegas kepada prajurit yang menjual.

"Pimpinan TNI AD akan memberikan sanksi tegas kepada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangan tertulis Dispenad di Jakarta, Kamis (9/6).

Tatang mengatakan bahwa penyalahgunaan amunisi merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

"Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI," tutur Tatang. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel