Anas Urbaningrum Dapat Jatah Bulanan dari Partai

EKSKLUSIF

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pimpinan puncak pengurus harian DPP Partai Demokrat, kini pengangguran. Anas Urbaningrum, sudah dua tahun tidak punya pekerjaan, tepatnya sejak 23 Juli 2010, setelah dilantik menjadi ketua umum.

Dia memilih mundur dari anggota DPR RI. Sekjen Edhi Baskoro Yudhoyono menyusul pekan lalu, bertepatan dengan Valentine days, pekan lalu. Kini keduanya mendapat jatah bulanan dari partai.

Bendahara Umum DPP PD Sartono Hutomo mengungkapkan, Partai Demokrat mengalokasikan dana untuk pengurus partai yang menduduki jabatan strategis.

Misalnya, ketua umum dan sekjen. Dana itu dialokasikan sebagai modal untuk kegiatan partai. "Untuk kegiatan partai, biasanya dananya itu untuk satu paket, itu ada ketum, sekjen, bendahara," kata Sartono kepada TRIBUNnews.com, di Jakarta, Rabu (20/2).

Pemangku jabatan-jabatan strategis itu pun mendapat jatah bulanan untuk kepentingan pribadi dan rumah tangganya. "Untuk pribadi, ada. Nilainya berapa, saya enggak enak bilangnya. Nanti, tanya saja ke yang lain. Tapi, kan kita-kita enggak mengandalkan uang kas dari partai. Saya ada kegiatan di luar, ada perusahaan. Pak Ketum juga kegiatan, perusahaan," ujar Sartono.

Anas mengundurkan diri dari keanggotaan DPR pada 23 Juli 2010, setelah terpilih menjadi Ketua Umum PD. Anas ingin fokus membesar partai. Pada pekan lalu, Ibas pun mengundurkan diri DPR dengan alasan ingin sama, fokus mengurus partai.

Alasan lainnya, anak semata wayangnya, Airlangga Yudhoyono yang baru berusia kurang daru dua bulan sedang jatuh sakit dan membutuhkan perawatan intensif.
Selain itu, mantan anggota DPR RI berhak mendapat gaji pensiunan.

Sekalipun anggota DPR mundur atau terkena Pergantian Antar-Waktu (PAW), asal memenuhi syarat minimal satu tahun menjabat di DPR, ia berhak mendapat jatah uang pensiun Rp 2 juta per bulan untuk seumur hidup.

Sartono mengakui, saat ini keuangan Partai Demokrat (PD) berdarah-darah. Mencari uang untuk mendanai partai sangat sulit, gara-garanya kasus korupsi sejumlah kader partai berimbas pada pemasukan kas partai.

Jajaran pengurus bendahara partai berkuasa itu harus berjuang mati-matian untuk mencari dana segar sebagai persiapan kegiatan politik Pemilu 2014.
"(Presiden) yang dulu mungkin bisa mudah dapat pemasukan untuk partai, tinggal tunjuk perusahaan atau kementerian. Pak SBY bisa saja seperti dulu, tapi dia tidak mau. Nah, sekarang kira-kira kami yang berdarah-darah," kata Sartono Hutomo.

Meski demikian, Sartono mengakui keuangan PD terbilang baik pada saat menghadapi Pemilu 2009. Saat itu, pengelolaan keuangan dan pembiayaan kegiatan partai dilakukan secara terpusat atau sentralistik di DPP. Seiring waktu, semua itu berubah.

Saat ini pengelolaan keuangan partai dilakukan langsung pengurus partai di daerah atau desentralistik alias tanggung renteng.

"Misalnya, anggota DPR yang dari Demokrat ada dana aspirasi, nah dia sendiri yang turun ke dapilnya, itu untuk kapitalisasi kegiatannya nanti. Jadi, sekarang tidak lagi terpusat," ujar Sartono.

Ia mengungkapkan, sumber pemasukan kas partainya saat ini berasal dari iuran bulanan dari kader PD yang menjadi anggota DPR dan kepala daerah, seperti bupati, wali kota, dan gubernur. "(Saldo kas PD) sekarang ada (sekitar Rp 100 miliar) kalau ditotal-total dengan dana iuran bulanan Rp 10 juta dari anggota DPR yang 148 orang itu," ungkapnya.

"(Caleg PD nanti) mereka tak kena iuran, tapi mereka untuk mereka di dapilnya pakai biaya sendiri-sendiri," jelasnya.

Ia mengungkapkan, ada beberapa faktor membuat partainya kesulitan mengumpulkan dana dari pihak luar, di antaranya pihak "sponsor" khawatir dan cenderung takut menyumbangkan dananya ke PD lantaran adanya kasus korupsi, pengawasan ketat sejumlah lembaga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemiliha Umum (KPU), serta belum ada gambaran jelas tentang calon presiden yang akan terpilih di Pemilu 2014 mendatang.

Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjabat dua kali. Pada Pemilihan Presiden nanti, SBY tidak bisa lagi mengikuti maju sebagai kandidat presiden.

"(Alasannya) pertama, sekarang kita enggak tahu siapa presidennya nanti. Sekarang partai kami lagi dipelototi, jadinya keuangan sekarang di daerah, dibagi-bagi, istilahnya tanggung renteng, misalnya menyiapkan (dana) untuk saksi. Sekarang itu orang pada takut kena pusaran (kasus dugaan korupsi)," ungkapnya.

Setor Tiap Bulan
Gaji anggota DPR mencapai puluhan juta per bulan. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta.

Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta. Dihitung-hitung, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta, dan untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagi pembanding, gaji dari anggota DPR tahun 2004 - 2009 gaji bulanan Rp 46.100.000. Namun ditambah biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13, setiap anggota DPR RI per tahun kira-kria mencapai Rp 1 miliar per tahun.

Dari gaji itu, sebagian diserahkan ke parpol. Anggota Fraksi di DPR ternyata memiliki sejumlah iuran untuk kebutuhan partai. Partai Demokrat misalnya menarik dana Rp 6 juta kepada anggota fraksi untuk kas partai.

Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan setiap anggota fraksi diwajibkan iuran untuk kas partai. Ia mengungkapkan bahwa iuran tersebut yang dapat menggerakan roda organisasi Demokrat.

"Iuran itu dari 148 anggota DPR RI dan ribuan anggota DPRD Tingkat I dan II," kata Ramadhan kepada Tribunnews.com, Selasa (19/2).

Dana tersebut, kata Ramadhan, langsung masuk ke kas partai. Namun, Ramadhan menegaskan sebagai pengurus partai, ia tidak menerima gaji. Hal itu juga berlaku bagi Ketua Umum dan Sekjen.

"Saya Wasekjen engga digaji, kalau OB (Office Boy) digaji, (Ketum) engga ada digaji," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Ketika ditanyakan bagaimana penghasilan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang mundur dari anggota DPR, ia mengaku tidak tahu. "Penghasilan orang aku engga tahu, saya Wasekjen hanya digaji di DPR dan iuran setiap bulan Rp 6juta dan akan ditingkatkan," imbuhnya.

Sementara Ketua DPP PKS Indra mengatakan setiap anggota Fraksi PKS dikenakan iuran sebesar Rp 20juta. Dana tersebut terbagi RP 20juta untuk DPP dan sisanya untuk fraksi PKS. Indra mengatakan anggota DPR mendapatkan gaji sekitar Rp 50 juta rupiah.

"PKS memang sepengetahuan saya terbesar. Partai lain ada yang dibawah Rp 5 juta," katanya.

Anggota Komisi III itu mengungkapkan PKS dapat menjadi besar karena didanai dari kadernya sendiri. Ia mengatakan iuran tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, namun juga Gubernur, Walikota asal PKS.

"Kader PKS pun mereka menginfaqkan. Ada zakat profesi, ada infaq, ada iuran, berjenjang penghasilan setiap orang berbeda-beda," tutur Indra.

Ketika ditanyakan apakah Presiden PKS dan Sekjen mendapatkan gaji, Indra mengatakan pengurus tidak mendapatkannya. Namun, diakuinya Presiden PKS Anis Matta mendapatkan dana operasional kepartaian.

"Umpamanya safari dakwah keliling, aktivitas itu didanai dari kas partai, dan kas partai dari kader dan pejabat publik," imbuhnya.

Indra mengatakan dana partai paling besar berasal dari kader. Ia menceritakan saat belum menjadi anggota DPR, penghasilannya dipotong 2-5 persen. Indra mengatakan bila Presiden PKS memiliki kartu ATM dari PKS untuk aktivitas partai.

"Langsung dipegang presiden partai untuk beraktifitas," katanya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Sahfan Badi Sampurno mengatakan anggota DPP PKS digaji.

"Oleh partai dibiayai, besarannya tergantung pengeluaran dia, kalau anaknya banyak tunjangannya besar. Kalau saya dulu sebelum jadi anggota DPR tapi pengurus parpol dapat Rp 5 jutaan. Tapi kalau fresh graduate Rp 1,5 juta," ungkapnya.

Sedangkan untuk Golkar, iuran tersebut bervariasi. Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar mengaku ia melakukan iuran sebesar Rp 5 juta per bulan. Sementara Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan adanya iuran Rp 3 juta.

Sementara Wasekjen Golkar Tantowi Yahya mengaku setiap bulan ia iuran Rp 2 juta ke fraksi. Agun Gunanjar mengatakan selain iuran kepartai, Ketua Komisi II juga menyumbang untuk dapil Rp 5 juta setiap bulan.

Mengenai fasilitas Ketua Umum dan Sekjen, Agun mengatakan partai berlambang pohon beringin itu tidak memberikan gaji kepada mereka. "Mereka sendiri, kita mandiri. Jadi orang partai mandiri dong," ujar Agun. (tribunnews/coz/fer/mal)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.