Ancaman Krisis Petani

Syahdan Nurdin, betikendar-178
·Bacaan 3 menit

VIVA – Salah satu tujuan pembangunan Indonesia adalah mandiri dan berdaulat secara pangan. Berbicara masalah pangan tentu erat kaitannya dengan pertanian. Topik ini ternyata juga menjadi perbincangan hangat dalam debat capres beberapa waktu lalu.

Itu artinya, pangan punya peran dan posisi penting dalam pembangunan negara ini. Tahun lalu saja, pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional meskipun persentasenya menurun.

Pertanian menjadi sektor paling tinggi yang menyerap pasar tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian pada Agustus 2020 mencapai 29,76 persen. Namun demikian, jumlah angkatan kerja di sektor ini terus menurun.

Penurunan jumlah petani dipandang wajar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Faktanya negara ini sedang proses bergeser dari agraris menjadi negara industri dan jasa. Sekilas hal tersebut menunjukkan kondisi yang membaik.

Persoalannya, hal tersebut tidak dibarengi dengan regenerasi petani. Hanya dalam 5 tahun terjadi penurunan jumlah petani muda yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal rata- rata umur petani sudah berada di atas 50 tahun (BPS, SUTAS 2018).

Meski tak sepenuhnya benar, citra petani identik dengan kemiskinan, pekerjaan kasar, dan kurang bergengsi. Faktor utama penyebab kurangnya tingkat kesejahteraan petani adalah pendapatan yang rendah. Penyebabnya ongkos usaha tani seperti pupuk, pestisida, dll mahal.

Giliran saat panen, harga komoditas turun drastis. Hal tersebut menurunkan daya tarik pertanian di kalangan pemuda terutama pemuda di pedesaan. Bekerja di kota dipandang lebih mudah dan menghasilkan dibanding jadi petani.

Hal yang sama pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Banyak sarjana lulusan pertanian malah banyak bekerja di perbankan. Berkarier di perbankan dipandang lebih menjanjikan dengan status sosial yang lebih tinggi dibanding jadi petani.

Kesejahteraan rendah

Menurut BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) kondisi April 2021 ini sebesar 102,93 atau turun 0,35 persen. Angka ini menunjukkan adanya penurunan daya beli petani. Meski masih di atas 100, namun dengan adanya penurunan nilai ini menggambarkan turunnya kesejahteraan petani. Penyebabnya adalah terjadi inflasi di pedesaan dan turunnya harga gabah.

Perkembangan modernisasi di era milenial mengurangi jumlah lahan pertanian. Akibatnya produktivitas pertanian turun. Tak sedikit petani kehilangan lahannya sehingga harus menggunakan sistem bagi hasil. Sudah tentu sistem ini akan mengurangi tingkat pendapatan karena hasil yang ada harus dibagi dengan pemilik lahan.

Lebih menyedihkan lagi adalah petani yang bekerja sebagai buruh tani. Menurut BPS, besaran upah terendah untuk laki- laki berada pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Padahal laki- laki biasanya menjadi tulang punggung keluarga. Gambaran jelas bahwa sektor pertanian belum memberikan kesejahteraan yang bagus.

Strategi

Jumlah penduduk yang kian meningkat sudah tentu meningkatkan permintaan akan pangan. Untuk itu, ancaman krisis petani harus segera dicari solusinya. Jika tidak, ketahanan pangan akan terancam.

Regenerasi petani jadi salah satu opsi. Langkah awal adalah menarik minat generasi muda jadi petani. Caranya dengan mengubah persepsi tentang petani. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim pertanian yang baik. Bisa dengan perlindungan terhadap petani dan akses permodalan yang mudah.

Cara lain adalah melalui pengembangan agroindustri. Selama ini, petani masih fokus pada pertanian budidaya. Padahal melalui branding dan packing produk pasca panen hasilnya lebih menjanjikan. Agroindustri ini mampu mengubah stigma generasi muda terhadap rendahnya pendapatan dari pertanian.

Rencana strategis Kementerian Pertanian memfokuskan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya. Selain Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) punya peran penting. SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pembangunan tersebut.

SDM berkualitas tentu dihasilkan melalui pendidikan. Namun, biasanya tingkat pendidikan yang tinggi malah dianggap sebagai tiket masuk ke pekerjaan di luar pertanian yang lebih menjanjikan. Bukannya pendidikan formal dianggap tidak penting, tapi pemerintah harus mengimbangi dengan pelatihan dan pendampingan hingga menjadi petani mandiri.

Untuk petani tanpa kepemilikan lahan, pemeritah bisa bekerja sama dengan pendidikan tinggi dalam pelatihan dan pendampingan pemanfaatan non lahan pertanian untuk pertanian. Misalnya dengan hidroponik. Sehingga masalah lahan bukan hambatan lagi untuk meningkatkan produktivitas.

Dengan strategi tersebut harapannya generasi muda tertarik jadi petani. Mandiri secara pangan tidak hanya akan jadi mimpi.