Ancaman Separatis di Papua Nyata, Diharapkan Bisa Diatasi Panglima TNI yang Baru

Merdeka.com - Merdeka.com - Persoalan keamanan di Pulau Papua diharapkan kembali jadi perhatian calon panglima TNI yang baru, pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pengamat Komunikasi Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai ancaman separatis di Papua nyata.

Selain itu, Selamat Ginting juga berharap panglima TNI nantinya bisa menangani persoalan instabilitas politik. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terkait bursa calon Panglima TNI, Selamat Ginting mengungkap peluang Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Menurutnya, Dudung sangat berpeluang.

"Kalau kita melihat dinamika politik yang berkembang, apalagi menjelang Pemilu dan potensi instabilitas politiknya tinggi, maka yang dapat dipercaya menangani persoalan instabilitas politik menjelang peralihan kekuasaan itu yang paling memungkinkan adalah Kasad," ujar Ginting saat dihubungi wartawan, Selasa (22/11).

Dia melanjutkan, jika dipilih menjadi Panglima TNI, Dudung tidak hanya bisa mengatasi potensi terjadinya instabilitas politik, tapi juga ancaman nyata dari separatis di Papua. Sebab, kata dia, Dudung mampu menguasai dan memahami wilayah untuk mengatasi ancaman nyata dari separatis tersebut.

"Maka Kasad yang paling bisa dipercaya memegang amanah menjadi Panglima TNI. Tapi ini kembali lagi bagaimana presiden melihat perspektifnya dari sisi mana," lanjutnya.

Tidak hanya itu, Dudung juga dianggap memiliki kemampuan komunikasi militer dan menjaga hubungan baik dengan militer negara lain. Misalnya, Dudung mendapatkan dua penghargaan dari Angkatan Darat Singapura. Hubungan diplolasi Dudung dengan Amerika Serikat juga tidak bisa diragukan.

"Dalam beberapa kasus presiden memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada Jenderal Dudung karena termasuk orang yang paling berani mengambil risiko, keputusan, peran dan tanggung jawab. Kalau dari sisi itu pastilah Kasad Jenderal Dudung yang paling layak," tandasnya.

Lebih lanjut, Ginting menambahkan bahwa ancaman nyata Indonesia saat ini adalah separatisme. Kaum separatis tersebut, lanjut Ginting, berada di Papua bukan di Natuna.

"Kalau separatis ini kan sudah ancaman, sudah lama," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, teka-teki tentang siapa sosok Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa semakin terlihat. Nama tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang saat ini tengah berada di Istana.

Jika melihat rentang waktu masa dinas Panglima TNI, Jenderal Andika akan mengakhiri masa dinas keprajuritannya pada 21 Desember 2022. Hal itu merujuk pada Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Aturan itu menyebut, prajurit TNI dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.

Diketahui, usia Andika saat ini sudah memasuki 57 tahun dan akan genap memasuki usia ke-58 pada 21 Desember mendatang. Artinya tinggal satu bulan lagi tenggat waktu Istana berkirim surat presiden atau Surpres kepada DPR RI.

Terkait Surpres, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, surat tersebut tinggal menunggu waktu yang tepat dikirim ke DPR. Menurutnya, sejauh ini Surpres tersebut telah ada di Istana.

"Presiden tahu karena semua jadwal di Istana, baik di Sekretariat Negara, di Sekretariat Kabinet ada, maupun di Kantor Staf Presiden juga ada. Sudah ada jadwalnya kapan presiden (ngirim surpres ke DPR). Jadi surat presiden dalam rangka pergantian panglima itu, sudah ada, tinggal soal waktu saja," katanya di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/11). [cob]