Anggaran kemacetan DKI diminta selaras program-rencana kerja

DPRD DKI Jakarta meminta anggaran penuntasan kemacetan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2023 sebesar Rp8,5 triliun, agar selaras dengan program dan rencana kerja yang disiapkan.


​​​"Itu karena, pagu anggaran penuntasan kemacetan untuk 2023 belum selaras dengan program dan rencana kerja yang disiapkan," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Gembong Warsono di salah satu hotel Bogor, Jawa Barat, Selasa.


Selain memahami kondisi lapangan, Gembong juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan terobosan dan strategi khusus.

Dia memberikan contoh, seperti Dinas Perhubungan yang perlu melakukan kajian upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar, antara lain melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif.


"Tentunya kami ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran," ujarnya.

Baca juga: Dishub DKI sebut jam masuk sekolah tak perlu diubah


Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta lainnya, Taufik Zoelkifli menyarankan anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dengan begitu diharapkan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.


"Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu terus masuk ke dalam daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak memakai itu, dan dapat mengurangi kemacetan," ucapnya.


Sementara itu, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengungkapkan kekhawatirannya akan postur anggaran yang dinilai tidak cukup untuk mengatasi kemacetan secara permanen.


Namun ia menekankan, agar Pemprov berhasil meminimalisir kemacetan, maka mereka diminta tetap memprioritaskan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang berfungsi sebagai pembuat algoritma untuk menentukan lokasi akurat perpindahan kendaraan.


"Di sini ternyata ada restruktur yang cukup signifikan ya. Saya khawatirnya upaya untuk mengatasi kemacetan ini sifatnya konvensional. Padahal, kita sudah mengarahkan untuk memanfaatkan teknologi IT seperti penggunaan 'artificial intelligence', karena kita punya 'big data' yang bukan sekedar mengumpulkan data, tapi bisa menghasilkan analisa," ucap Ismail.

Baca juga: Perda pengendali lalu lintas elektronik harus segera diterapkan di DKI


Jalur sepeda
Adapun anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Eneng Milianasari menilai penyebab kemacetan yang bertambah parah di sejumlah titik saat ini, adalah akibat adanya jalur sepeda karena tren pengguna sepeda sudah mulai turun, namun Dishub terus memperpanjang jalur yang dinilai tidak efektif penggunaannya.


"Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat. Pada akhirnya itu jalur fungsinya tidak jelas. Sepedanya juga tidak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor," ucapnya.

Sementara, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta lainnya, Farazandi Fidinansyah, menilai pengerjaan jaringan utilitas membuat sejumlah jalan mengalami kerusakan yang menyebabkan lambatnya waktu tempuh.

Hal itu karena pengendara harus berhati-hati apabila melewati jalan tersebut, sehingga terjadi titik kemacetan, karenanya, ia minta seluruh dinas bersinergi mengatasi permasalahan ini.


"Jalanan dibongkar-bongkar, akhirnya ini jadi salah satu potensi kemacetan. Tolong kerja sama Dinas Perhubungan terkait rekayasa lalu lintasnya agar semuanya tetap berjalan dengan baik," katanya.

Baca juga: Polda Metro dukung rencana Pemprov DKI kurangi U-Turn


Di lokasi yang sama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menekan angka kemacetan.


"Tentunya pengembangan angkutan umum ini menjadi prioritas utama, dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan 'intelligent transport system'," ungkapnya.


Selain itu Syafrin juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi penegakan hukum melalui tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE), serta penyediaan lokasi parkir umum (Park and Ride) di simpul-simpul angkutan umum massal.