Anggaran Kementerian untuk Pemulihan Ekonomi di 2021 Capai Rp 56 T

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat anggaran pemulihan ekonomi berasal dari anggaran non operasional kementerian lembaga (K/L) pada tahun 2021 mencapai Rp 56,5 triliun. Angka ini naik 55 persen dibandingkan dengan anggaran belanja non operasional tahun 2020.

"Alokasi K/L tercermin berdasarkan fokus rencana kerja pemerintah 2021. Pertama, untuk pemulihan ekonomi sendiri, ada kenaikan di belanja non-operasional sekitar 55 persen, atau Rp 56,5 triliun," kata Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Dia menjelaskan kenaikan anggaran non-operasional nantinya akan dimanfaakan untuk pengembangan sektor unggulan seperti di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pengembangan industri dan pariwisata kemudian juga difokuskan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai memperkuat ketahanan pangan.

Selanjutnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai akses pasar dan usaha kecil menengah.

Kenaikan anggaran juga akan dimanfaatkan untuk dukungan infrastruktur, seperti pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan. Program ini berada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selanjutnya tetap didukung oleh program peningkatan kapasitas SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Jadi, kenaikan anggaran memang diutamakan pada K/L terkait langsung, sesuai kita punya tema," jelasnya.

 

Di Luar Pemulihan Ekonomi

Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kendati begitu, anggaran non-operasional di luar dari pemulihan ekonomi tidak naik signifikan dari RAPBN 2020. Misalnya saja seperti sektor pendidikan 15,3 persen atau Rp 15,8 triliun, keamanan dan ketertiban 13,6 persen setara Rp 14,0 triliun, pengelolaan negara 8,9 persen atau Rp 9,2 triliun, lingkungan hidup 1,8 persen atau Rp 1,9 triliun, dan lainnya seperti statistik, iptek, dan sebagainya 5,7 persen atau 5,9 triliun.

"Karena kita sedang kembali untuk pemulihan ekonomi kita, hampir semua K/L turun dibandingkan APBN 2020. Bahkan beberapa K/L tidak naik signifikan dibandingkan RAPBNP 2020," ungkapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com