Anggaran Kurang Fleksibel Buat Kinerja Pemerintah Tak Maksimal

Merdeka.com - Merdeka.com - Pengamat Ekonomi, Aviliani menyoroti fleksibilitas anggaran pemerintah Indonesia. Menurutnya, fleksibilitas anggaran sangat kurang, sehingga pengalihan dana untuk keadaan darurat lainnya menjadi lebih lambat.

Dia sangat menyayangkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) yang seharusnya menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak dapat berjalan maksimal.

"Belanja pemerintah yang negatif itu yang menurut saya harus diperbaiki. Karena artinya, ada ketidak fleksibelan anggaran pemerintah," ucapnya dalam bincang buku di Jakarta, Selasa (22/11).

Dia mencontohkan, seharusnya di tengah kondisi pandemi yang mulai mereda, dana vaksin yang cukup besar seharusnya dapat dialihkan ke dalam anggaran kebutuhan lainnya. Khususnya untuk pemulihan ekonomi.

Sayangnya, karena kurangnya fleksibilitas dalam pengalihan anggaran sehingga pengalihan anggaran cukup sulit dilakukan.

"Misalnya dana besar vaksin, ini juga mulai reda kan jadi enggak perlu lagi dong. Nah, untuk mengalihkan anggaran ke tempat yang lain tuh susah, gak gampang," kata Aviliani.

Penghapusan PPN

Meski begitu, dia juga mengapresiasi penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mobil dan rumah. Dia melihat, kebijakan tersebut sangat bagus dalam membuat daya konsumsi atau beli masyarakat meningkat.

Namun, dia tetap sangat menyarankan perlunya pembenahan birokrasi anggaran agar bisa selalu fleksibel sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

"Karena kalau terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi artinya kan belum bisa menyerap tenaga kerja. Jadi dana yang menumpuk bisa dialihkan buat bantuan," lanjutnya.

Agar terciptanya fleksibilitas, maka langkah pertama yang sangat dibutuhkan adalah melakukan perbaikan alur birokrasi anggaran. Aviliani yakin, pengalihan sebagian anggaran untuk kebutuhan lainnya dapat dilakukan. Selama tata kelola pemerintahan tetap mengedepankan prinsip penganggaran yang seharusnya.

"Kaya vaksin duitnya triliunan, untuk mindahin ke tempat lain yang sekarang membutuhkan insentif kan gak gampang. Butuh persetujuan DPR, ini nih butuh fleksibilitas. Tetapi seharusnya bisa lah beberapa persen untuk pemerintah mengalihkan anggaran, kan yang penting governancenya ada," tutupnya.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah [idr]