Anggaran Pendidikan 2012 Rp 289.957,8 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam siding paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (14/11/2011) menegaskan, anggaran pendidikan tahun 2012 mendatang mencapai Rp 289.957,8 triliun atau 20,2 persen dari total belanja Negara yang mencapai sekitar Rp 1.400 triliun.

Kebijakan ini, kata Marzuki, untuk mendukung peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Termasuk,  peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah, peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

"Mengingat besarnya dana pendidikan tersebut, maka perlu perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pelaksana agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
DPR juga meminta pemerintah memperhatikan kelompok miskin dengan indikator dan kategori yang jelas," ujarnya.

Di sisi penerimaan, lanjut Marzuki, pemerintah agar membenahi sektor hulu secara progresif dan bekerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri. Penerimaan sektor pajak ditetapkan tax ratio lebih tinggi, dengan memberantas mafia perpajakan serta memaksimalkan pengawasan penerimaan perpajakan.

"Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, dewan meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini, agar siap menghadapi persoalan berat. Kita ketahui bahwa dari sisi eksternal, tekanan ketidakpastian perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi," katanya.

Di sisi lain secara internal, sektor riil juga  harus dapat dipacu. Kepiawaian para menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan sangat memiliki harapan besar agar para menteri mengutamakan profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi tantangan global.

"Untuk itu dewan meminta agar para menteri, selai fokus pada bidang kerjanya secara profesional mengatasi persoalan-persoalan teknis, dibutuhkan koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi yang berkembang, mulai dari soal impor beras, garam, kentang, atau tidak tercapainya target elektrifikasi lifting minyak," demikian Marzuki Alie.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.