Anggaran Perlindungan Sosial Menurun, Banggar DPR: Tak Perlu Direspons Negatif

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto berharap jumlah masyarakat penerima program jaring pengaman sosial menurun. Harapan itu cukup beralasan, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 cukup positif, yakni 7,07%.

"Saya kira dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, yang menerima jaring pengaman sosial akan menurun. Saya kira itu yang bisa dilihat secara positif," kata Wihadi Rabu (18/8/2021).

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial tahun 2022 sebesar Rp427,5 triliun. Anggaran tersebut turun 12,4% dari outlook anggaran perlindungan sosial tahun 2021 yang sebesar Rp487,8 triliun.

Wihadi mengatakan, penurunan anggaran perlindungan sosial tidak perlu direspons negatif.

"Anggarannya juga masih cukup besar kok," ujar dia.

Wihadi menilai anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah untuk tahun 2022 masih positif. Bahkan, menurut dia, anggaran perlindungan sosial di tahun 2022 masih cukup tinggi kenaikannya dibandingkan tahun 2020, sebesar Rp233,69 Triliun.

"Kenapa tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan 2022? Karena memang pada saat itu masanya adalah masa pandemi," kata Wihadi.

Menurut dia, pelaksanaan program perlindungan sosial sering banyak masalah, seperti penerima ganda dan pemotongan oleh oknum di lapangan.

Pemerintah sudah mengatasi masalah-masalah tersebut. Wihadi yakin selanjutnya Kementerian Sosial bisa lebih efektif menjalankan program tersebut dengan sistem yang langsung kepada masyarakat.

"Jadi tidak lagi melalui pihak ketiga, melalui dinas-dinas yang mungkin juga bisa melakukan pemotongan," kata Wihadi.

Bantuan Sosial Diperluas

Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah dalam RAPBN 2022 memang ditujukan untuk kesehatan dan bantuan sosial. Tentu kesehatan penting. Namun bantuan sosial yang diperluas, dalam hal ini untuk membantu yang mengalami hardship, sektor pangan dan pendidikan, serta membantu yang mengalami tekanan di sektor tenaga kerja.

"Jadi social safety net atau jaring sosial pengaman kita di ekspansi baik dari jumlah penerimanya maupun manfaat penerimaannya.”

Konsumsi masyarakat diharapkan tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara itu, konsumsi pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat spending better

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel