Anggota DPD Minta Kemenag Awasi Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Syahrul Ansyari, Cahyo Edi (Yogyakarta)
·Bacaan 2 menit

VIVA - Proses pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 kerap memunculkan pro kontra di masyarakat. Pro kontra ini di beberapa daerah bahkan berujung pada penolakan dari keluarga pasien.

Anggota DPD asal Yogyakarta, Hilmy Muhammad, mengatakan jika pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 di berbagai daerah banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat.

"Dalam pandangan mereka, perawatan dan pemulasaraan jenazah COVID-19 oleh pihak rumah sakit dan klinik-klinik yang ditunjuk belum dilaksanakan secara baik, sesuai syariat. Ada banyak kasus jenazah COVID-19 hanya dibasahi, ditayamumi, dan dikafani sekadarnya," kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini.

Gus Hilmy menuturkan jika selama ini pihak rumah sakit dan Kementerian Kesehatan kerap berdalih dan beralasan jika pemulasaraan telah sesuai dengan Fatwa MUI Pusat. Fatwa ini dikeluarkan pada Maret 2020 yang lalu.

"Padahal kita tahu, Fatwa MUI yang dikeluarkan pada bulan Maret 2020 itu menyatakan pemandiannya dilakukan secara bertahap, yaitu dimandikan seperti biasa, hingga bila keadaannya darurat, boleh ditayamumkan,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulisnya, Rabu 31 Maret 2021.

Baca juga: Ma'ruf Amin Bersyukur Jumlah Kasus COVID-19 Alami Penurunan

Gus Hilmy yang juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat ini memertanyakan tentang pengawasan dan supervisi Kemenag terhadap pelaksanaan pemulasaraan jenazah COVID-19.

"Saya berharap ada pengawasan yang jelas karena menyangkut hak mayit, yang dalam Islam. Hal ini masuk dalam kewajiban kifayah, yang bila tidak dilaksanakan, maka kita semua akan berdosa," ungkap pengasuh Pondok Pesantren Krapyak ini.

Wakil Rois Syuriah PWNU DIY ini berharap agar kebijakan tersebut bisa ditindaklanjuti, bukan hanya di tingkat pusat melainkan hingga di daerah-daerah dan bahkan di rumah sakit-rumah sakit.

“Kehadiran Kemenag dalam kasus ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pemulasaraan jenazah COVID-19 tidak hanya dilihat dari perspektif kesehatan, akan tetapi juga dalam perspektif keagamaan, kebudayaan, dan bahkan kemanusiaan,” tegas Gus Hilmy.

Menanggapi Gus Hilmy, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamarudin Amin mengaku menerima banyak masukan berkenaan pelaksanaan pemulasaraan jenazah yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI dan edaran dari Kemenag sendiri. Sehingga menimbulkan banyak keluhan masyarakat.

“Terkait hal ini, pihak Kemenag RI sendiri sudah berkoordinasi dengan Kemenkes RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemenag mengusulkan agar pemulasaraan jenazah covid bisa melibatkan pendampingan penyuluh agama agar pelaksanaannya sesuai dengan syariah," ungkap Kamarudin.

"Kami juga sudah bersurat resmi kepada Kemenkes agar hal ini dapat di-follow up. Meskipun belum mendapat respon yang cukup, akan tetapi Dirjen Bimas Islam Kemenag RI optimis hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak Kemenkes RI,” sambung Kamarudin.