Anggota DPR ajak kepala daerah di Kalbar wujudkan kedaulatan pangan

·Bacaan 2 menit

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengajak kepala daerah di Provinsi Kalbar, termasuk di tingkat kabupaten atau kota untuk berdiskusi bersama menetapkan arah pembangunan sektor pertanian dan perkebunan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa mendatang.

"Selain itu, ada potensi pendapatan daerah yang bisa optimal jika sektor pertanian dan perkebunan ini terlebih Kalbar sudah ada Pelabuhan Internasional Kijing," kata Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Senin.

Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan dengan pemetaan komoditas yang dikembangkan secara optimal.

"Tidak perlu terlalu banyak, misalnya 10 komoditas yang sudah ada, sudah bertumbuh, dan perlu dimaksimalkan potensinya," ujar Daniel.

Ia mencontohkan untuk komoditas kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 750 ribu hektare lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Kalbar. Namun produksinya, berdasarkan data BPS Tahun 2019, di kisaran 955 ribu ton.

Dengan asumsi harga 1 ton CPO di kisaran Rp15 juta, maka produksi CPO yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit sawit rakyat di Kalbar nilainya mencapai Rp2,5 triliun.

"Kalau produksi perkebunan rakyat dinaikkan misalnya rata-rata naik dua kali lipat, nilai tersebut juga akan menjadi dua kali lipat," ujar Daniel.

Selain itu, pemerintah menyiapkan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk kebun rakyat di luar perusahaan, dampaknya akan lebih dirasakan secara luas.

"Pemda melalui BUMD misalnya, membangun PKS bagi kebun rakyat di lokasi yang efisien dan ekonomis. Sekaligus memberi nilai tawar ke perusahaan agar harga dari petani tetap tinggi," kata anggota DPR RI Dapil Kalbar 1 itu.

Adanya Pelabuhan Internasional Kijing maka ekspor CPO dapat langsung dilakukan dari Kalbar sehingga ada potensi pajak yang masuk ke Pemda yang nilainya dapat mencapai triliunan rupiah per tahun. "Tidak perlu tambah areal lahan sawit, cukup maksimalkan yang ada," katanya menegaskan.

Ia lebih memilih untuk mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit rakyat karena jika perusahaan sudah lebih kuat baik modal maupun SDM.

"Selain meningkatkan produksi petani, juga kualitas SDM petani. Dampaknya mungkin tidak segera, tetapi satu atau dua tahun ke depan, sehingga perlu kerja keras dan bersama semua pihak," ujar dia.

Menurut Daniel, itu baru membahas potensi satu komoditas yang sudah ada di Kalbar.

"Masih banyak komoditas lain yang sangat potensial di Kalbar. Misalnya beras, karet, nanas, kelapa dalam, kelapa hibrida, pinang, atau tanaman lain yang tumbuh dan menghasilkan sepanjang tahun. Cukup tetapkan 10 tanaman komoditas sebagai perencanaan dan pemetaan, terutama setelah adanya Pelabuhan Internasional Kijing. Ini yang harus disiapkan dan diantisipasi," katanya.

Kemudian, Kalbar juga relatif lebih dekat ke negara tujuan ekspor Indonesia seperti China, India, Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, Kalbar punya perbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia.

"Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Siapkan secara terukur, terencana dan detail, untuk mencapai target kedaulatan pangan di Kalbar serta meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong rakyat menjadi lebih sejahtera," kata Daniel Johan.


Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Kalbar pastikan neraca pangan aman hadapi PPKM

Baca juga: Dubes Kanada : Kalbar berpotensi jadi daerah ketahanan pangan tangguh

Baca juga: Kemandirian pangan, NTP dan kemiskinan di Kalimantan Barat

Baca juga: Kalbar diharapkan jadi lumbung pangan nasional

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel