Anggota DPR: Atasi kendala infrastruktur jaringan program Kartu Tani

·Bacaan 2 menit

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menginginkan permasalahan kendala infrastruktur jaringan dapat diatasi guna memecahkan program Kartu Tani karena sangat berkait antara lain dengan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Kendala program kartu tani dikarenakan adanya ketidaksiapan infrastruktur jaringan," kata Johan Rosihan dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ujar dia, terhambatnya proses implementasi program kartu tani didasari oleh kesulitan yang dihadapi oleh petani dalam memanfaatkan era digital saat ini.

Ia mengungkapkan, ada petani yang belum terbiasa dengan penggunaan kartu, bahkan ada yang kehilangan kartu ataupun lupa nomor pin dari kartu milik mereka sendiri.

Politisi Fraksi PKS itu menyampaikan bahwa program kartu tani akan berjalan dengan lancar apabila memenuhi aspek-aspek yang akan membantu keberlangsungan dari program tersebut.

"Solusi yang tepat yaitu infrastruktur harus siap sekaligus harus ada pendampingan yang intens baik terkait anggaran maupun bentuk pengawasan dan perbaikan," kata Johan.

Sebelumnya, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma menyatakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani melalui Kartu Tani dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi.

"Kartu Tani meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan manfaat," ujar Panutan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kata dia, jumlah petani di Indonesia saat ini mencapai 33,4 juta orang. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDB, yakni sebesar 14,27 persen pada 2021 atau terbesar kedua setelah sektor pengolah dengan kontribusi 19,29 persen.

"Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting pada pembangunan," ujar Panutan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Bustanul Arifin mengemukakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting, mengingat jumlah pupuk bersubsidi di lapangan cenderung sedikit.

Menurut Bustanul, kurangnya jumlah pupuk bersubsidi karena keterbatasan anggaran negara. "Oleh karena itu, KSP berkomitmen untuk terus memonitor implementasi di lapangan agar benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan," ujar Bustanul Arifin.

Baca juga: KSP: Kartu Tani tingkatkan akurasi penyaluran pupuk bersubsidi

Baca juga: Peneliti CIPS: Kartu tani arah yang benar, tapi perlu dibenahi

Baca juga: Baru 5,03 persen petani gunakan Kartu Tani untuk dapat pupuk subsidi

Baca juga: Anggota DPR: Pastikan Kartu Tani tersebar ke mereka yang berhak

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel