Anggota DPR Desak Pemerintah Hentikan Impor Garam

  • Garuda Operasikan 16 Penerbangan di Bandara Halim

    Garuda Operasikan 16 Penerbangan di Bandara Halim

    Tempo
    Garuda Operasikan 16 Penerbangan di Bandara Halim

    TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai Garuda Indonesia akan mengoperasikan 8 slot penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dengan demikian, kata Vice President Corporate Communications Garuda Indonesia, Pujobroto, maskapainya akan mengoperasikan 16 penerbangan dalam sehari. …

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

  • Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Merdeka.com
    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    MERDEKA.COM. Koalisi Anti Utang (KAU) menyebut ketergantungan Indonesia pada utang asing khususnya pada Singapura berbahaya. Pasalnya, jika terjadi konflik, maka Singapura dapat menghancurkan Indonesia melalui aspek utang.Ketua KAU, Dani Setiawan, menuding Singapura sebetulnya hanya broker atau kepanjangan tangan investor dari negara Eropa. Maka dari itu, mereka memegang kendali supply utang."Dalam skenarionya seperti itu, di mana Singapura selama ini menjadi posisi tuan rumah lembaga investasi …

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah menghentikan impor garam karena produksi garam nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Firman kepada pers di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa menilai Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, tidak berpihak kepada rakyat karena mengimpor garam dan menyebabkan kerugian bagi petani garam.

"Saya menyesalkan tindakan dari Menteri Perdagangan yang masih melakukan impor garam. Itu menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat dan melanggar aturan," kata Firman.

Firman menyatakan, Komisi IV DPR RI telah menyepakati untuk tidak impor garam dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Larangan impor garam itu sudah menjadi kesepakatan dengan Menteri KKP Fadel Muhammad tapi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu justru mengimpor," kata Firman.

Dikatakannya, impor garam yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan itu jumlah sangat besar. Untuk impor garam konsumsi, Kementerian Perdagangan mengimpor 900 ribu ton dan untuk garam industri sebesar 1,2 juta ton.

"Kalau terus impor begini sementara DPR RI melarang, mana keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, kepada nelayan kita," kata Firman.

Karena itu, dia meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengambil langkah tegas terhadap menteri yang tidak berpihak kepada rakyat dan juga melanggar aturan.

"Presiden SBY harus menindak menteri yang tidak berpihak kepada rakyat," ujar Firman.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menolak garam impor antara lain karena izin yang diberikan telah kadaluarsa dan dinilai tidak selaras dengan kebijakan pro-rakyat yang diusung oleh pemerintah.

"(Izin) itu sudah kadaluarsa, berarti diizinkan yang lalu tetapi sekarang baru datang. Tetapi itu `kan berarti sudah tidak memenuhi syarat," kata Fadel.

Petugas KKP juga telah menyegel sebanyak 11.800 ton garam impor di Pelabuhan Ciwandan, Banten, sejak Sabtu (6/8), karena dinilai menyalahi ketentuan.

Menurut Fadel, dirinya juga telah mendapatkan dukungan dari banyak pihak terkait dengan larangan untuk mengimpor garam pada saat musim panen raya berlangsung seperti saat ini.

Dukungan tersebut, menurut dia, antara lain, masuk melalui hubungan telepon dan juga sms yang masuk ke telepon seluler miliknya. "HP saya sampai macet," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ia juga menilai bahwa larangan untuk melakukan impor garam saat masa panen juga merupakan kebijakan pro-rakyat kecil sehingga kementerian yang terkait dengan hal itu juga diminta untuk mendukung kebijakan itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam sejumlah kesempatan juga mengemukakan akan meningkatkan pengawasan garam impor.

Padahal, menurut dia, kualitas garam impor tersebut lebih buruk dibandingkan dengan garam lokal. "Setelah cek kualitas ternyata masih jauh lebih bagus garam dari Indramayu dan Madura," kata Fadel.

Ia juga menegaskan, bila aktivitas impor garam tersebut masih tetap diteruskan, hal tersebut juga akan membuat kondisi petani garam di Indonesia semakin sulit.




Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...