Anggota DPR dorong distribusi vaksin PMK cepat dan merata

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan agar berbagai kebijakan untuk mendorong distribusi vaksin terkait dengan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak dilakukan tidak hanya secara cepat tetapi juga merata ke berbagai daerah di Tanah Air.

"Distribusi vaksin harus dilakukan cepat, masif dan merata ke berbagai kawasan. Hal ini guna mencegah meluasnya penyebaran virus PMK yang mutasinya sangat cepat. Sebentar lagi ada momentum Idul Adha yang mana kebutuhan masyarakat akan hewan qurban juga meningkat," kata Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Apalagi, ia mengemukakan bahwa pada 21 Juni 2022, Satgas PMK Kementerian Pertanian melaporkan sebanyak 214.994 hewan telah terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku.

Menurut Netty, jumlah hewan terjangkit akan semakin besar jika pemerintah lambat dalam menangani masalah ini.

"Kondisi ini bukan hanya merugikan para peternak di desa-desa, namun juga meresahkan masyarakat yang akan menyembelih hewan qurban. Selain sulit didapat, tingkat kesehatan hewan juga membuat masyarakat cemas. Perayaan Idul Adha jadi kurang kondusif," ujarnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar memastikan tersedianya vaksin yang memadai untuk segera didistribusikan ke berbagai wilayah dan kota yang belum mendapatkan jatah vaksin.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar memutus rantai penularan PMK pada hewan, seperti mengetatkan mobilisasi hewan ternak yang datang dari luar daerah, serta memastikan hewan yang ada di suatu daerah negatif dari penyakit mulut dan kuku.

Netty menilai, jika jumlah dosis vaksin tidak segera dimaksimalkan pendistribusiannya, maka aktivitas peternak, pemasok, dan konsumen daging sapi akan turut terdampak dan mengalami kerugian.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menyetujui pengadaan 29 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak pada tahun ini dengan menggunakan dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

"Disetujui untuk pengadaan vaksin, khusus pada tahun ini itu sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan penanganan PMK pada hewan ternak di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6).

Menurut Airlangga, Presiden juga memberikan arahan agar jajaran kementerian dan lembaga terkait menyiapkan obat-obatan dan tenaga penyuntik vaksin serta menjaga mekanisme pengawasan terhadap pergerakan hewan ternak dari satu peternakan ke peternakan lain.

"Artinya disinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier (pembawa) dari virus ini untuk terus diantisipasi," terangnya.

Presiden, kata dia, menyetujui struktur satgas penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB).

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel