Anggota DPR Dukung Polri Beri Award Pelapor Tindak Pidana di Internet

Fikri Halim, Foe Peace Simbolon
·Bacaan 2 menit

VIVA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Polri akan mengganjar Badge Award (penghargaan) kepada mereka yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di internet atau media sosial (medsos). Langkah itu didukung oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Evita Nursanty.

Evita menyebut pemberian penghargaan itu dalam rangka mengungkap kasus terselubung dan sulit diungkap. Seperti kasus kasus penipuan, pencurian identitas atau data, carding, cyber espionage, antara lain melalui serangan malware, phishing, hacking dan lainnya.

“Cukup banyak jenis tindak kejahatan yang ada di internet yang belum disadari publik. Karena itu, kita mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, karena ini akan mendorong publik lebih aware mengenai kejahatan di internet, dan mendorong partisipasi mereka untuk makin aktif melaporkan kejahatan siber,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu 21 Maret 2021.

Ia menjelaskan, selama ini perhatian publik terkait isu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya berkutat pada urusan pencemaran nama baik. Padahal, kata dia, ada banyak jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

“Belum lagi dengan kasus kesusilaan, perjudian, pemerasan dan atau pengancaman, berita bohong dan lainnya. Jadi isu ITE itu bukan melulu soal pencemaran nama baik," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP itu.

Evita menilai, apa yang sedang ditempuh Polri ini tidak berlawanan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta UU ITE dikaji karena dianggap sebagai penghalang kebebasan berpendapat. Atau seperti pandangan para pengamat bahwa pemberian penghargaan ini akan membuat masyarakat saling lapor.

“Saya kira tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi, dalam konteks pencemaran nama baik misalnya, silakan saja didiskusikan mana yang terbaik, sebab kita dulu di Komisi I DPR sudah debat panjang lebar mengenai hal itu, dan semua fraksi sepakat dengan formulasi yang ada di UU No19 Tahun 2016. Tapi kalau mau dikaji lagi silakan saja. Tapi sekali lagi, urusan UU ITE itu bukan soal pasal 27 ayat (3), tapi ini terkait kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi ITE," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, adanya penghargaan yang diberikan oleh Polri kepada pelapor atau pihak yang proaktif melapor adanya kejahatan di internet akan mendorong lebih banyak partisipasi publik dalam pengawasan internet, dan juga dalam kerangka mendukung edukasi atau literasi bagi masyarakat mengenai kejahatan di internet.

Hal ini menurutnya penting karena masyarakat harus sadar dirinya, keluarganya, tetangganya, perusahaannya bisa saja menjadi korban dari kegiatan menggunakan internet.

“Semakin banyak yang sadar akan semakin bagus, sehingga tujuan dari pemanfaatan internet itu bisa tercapai seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi penggunanya," ujarnya menyudahi.