Anggota DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin

Siti Ruqoyah, Eka Permadi
·Bacaan 1 menit

VIVA – Komisi IX DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa, 12 Januari 2021. Dalam rapat tersebut anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin COVID-19.

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau sampai yang 63 tahun bisa divaksin,” kata Ribka, saat rapat.

Politikus PDIP ini menyatakan bila ada sanksi denda bagi yang menolak vaksin COVID-19, ia dan keluarganya lebih baik memilih bayar denda ketimbang harus divaksin.

“Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar. Saya jual mobil kek,” tegasnya.

Ribka mendapatkan informasi bahwa uji klinis vaksin tahap ketiga sendiri belum dilakukan. “Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis,” ucapnya.

Menurutnya, banyak kasus vaksin yang ternyata berdampak buruk bagi kesehatan. Ia bahkan mencontohkan, ada penderita polio di Sukabumi, Jawa Barat, yang malah mengalami lumpuh layu seusai divaksin antipolio.

"Terus antikaki gajah di Majalaya mati dua belas (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu. Jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pada pemerintah jangan pernah memaksakan vaksinasi pada orang yang menolak. “Kalau dipaksakan pelanggaran HAM. Enggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik keras kebijakan pemerintah yang akan membagikan vaksinasi gratis kepada seluruh masyarakat.

“Untuk gratis kepada masyarakat ini yang mana? Wong ada 5 macam. Ada yang harga Rp584 ribu, ada yang Rp292 ribu, ada yang Rp116 ribu, ada yang Rp540 ribu sampai Rp1.080.400. Ada juga 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin,” katanya. (ase)