Anggota DPR ingatkan penjabat gubernur DKI selesaikan program Anies

Anggota DPR RI Kamrussamad mengingatkan penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk fokus menyelesaikan program Anies Baswedan sebagai gubernur sebelumnya.

"Tantangan utama dari pergantian pejabat, yakni yang baik bisa dilanjutkan, apa yang belum selesai harus dioptimalkan," kata Kamrussamad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menjelang penetapan penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ia menjelaskan catatannya saat mengunjungi konstituen di daerah pemilihan di Jakarta, di mana pekerjaan rumah itu dari Anies yang perlu diselesaikan.

"Kalau tidak dioptimalkan, warga Jakarta juga yang akan menjadi korban," ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah program yang perlu diselesaikan, di antaranya rumah uang muka (DP) 0 rupiah. Dari target 250.000 unit hunian rumah yang direncanakan Anies, baru meresmikan 1.348 unit di penghujung masa jabatannya ini.

Selain itu, terkait lapangan kerja, pada tahun 2017 Anies berjanji akan membuka 200 ribu lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200 ribu pewirausaha baru selama lima tahun.

"Apakah ini sudah tercapai. Padahal, isu utama masyarakat Jakarta salah satunya adalah lapangan kerja," katanya menegaskan.

Kemudian, program pengendalian banjir dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Ia berharap penjabat gubernur nantinya fokus menyelesaikan program sebelumnya sehingga ada keberlanjutan pembangunan di Jakarta.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyerahkan tiga nama yang diusulkan menjadi calon penjabat gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa tugas pada 16 Oktober 2022 ke Kementerian Dalam Negeri.

"Saya menyerahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas tiga nama itu, hari ini sudah diterima," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Gedung Kemendagri di Jakarta, Rabu.

Tiga nama usulan calon penjabat gubernur DKI itu dibawa langsung Prasetio dan diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.

Adapun tiga nama usulan calon penjabat gubernur DKI dari DPRD DKI itu, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin.