Anggota DPR ingin kemudahan izin pelabelan untuk UMKM

Budi Suyanto

Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Yahya Zaini menginginkan adanya kemudahan perizinan bagi berbagai produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dalam hal pelabelan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Jika masalah kemasan dan label tidak segera diperbaiki, akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain," katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut politisi Partai Golkar itu, bila izin dari produk hasil pelaku UMKM dipersulit, maka mereka tidak bisa mengirim ke daerah lain.

Baca juga: Kemendag dorong UKM kembangkan merek

Selain itu, ujar dia, dan jika melanggar produk yang dikirim dianggap produk ilegal.

"Saya kira harus ada kepedulian dari pemerintah untuk memberikan edukasi dan fasilitas. Edukasi sangat penting, pemerintah juga perlu memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM," ucapnya.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyatakan, UMKM yang sedang mengembangkan daya saingnya untuk dapat berkompetisi di tingkat global perlu untuk diberikan kemudahan dalam rangka menerapkan standardisasi untuk mengekspor produk mereka.

"Kami harap ada langkah-langkah yang dilakukan BSN (Badan Standardisasi Nasional) dalam rangka menyiapkan para pengusaha kita agar siap ekspor ke luar negeri," katanya.

Baca juga: Agunan kredit disebut picu UKM serius kembangkan usaha, ini alasannya

Menurut Mufti Anam, ada beberapa hal terkait dengan perjanjian perdagangan yang melibatkan Indonesia dengan berbagai pihak lainnya, yang dinilai harus dapat ditanggapi dengan segera oleh BSN.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan BSN juga dapat meningkatkan sinergi untuk mengantisipasi beragam langkah produktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan peluang pengusaha nasional untuk berkompetisi di internasional.

Politisi PDIP itu mencontohkan bahwa dirinya menemukan kasus UMKM yang diberikan ruang yang cukup ekspor untuk ke Jepang, tetapi setelah masuk di sana dikatakan tidak mampu untuk memenuhi standar produk yang berlaku di negara tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan agar perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan berbagai pihak juga harus seiring dengan peningkatan perlindungan produk UMKM lokal terhadap derasnya serbuan produk impor.

"Pembebasan tarif bea masuk dapat menyebabkan semakin membanjirnya produk-produk impor," kata Nevi Zuairina.

Menurut dia, bila kondisi seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa intervensi pemerintah, maka dinilai ke depannya bakal mengganggu pertumbuhan UMKM yang ada di dalam negeri.

Nevi berpendapat bahwa seharusnya kesiapan ratifikasi perdagangan Indonesia dapat ditunjukkan bila terjadi surplus perdagangan sehingga di tingkat mancanegara, Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai pasar oleh negara lain.

Untuk itu, ia menyatakan pemerintah harus dapat mengembangkan industri dalam negeri dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, meningkatkan alih teknologi, dan membatasi impor. "Semoga negara kita bukan sekedar objek pasar, tapi harus mampu menjadi pelaku pasar yang menyumbang surplus perdagangan internasional," tegasnya.