Anggota DPR ingin LPI siap hadapi "soft power" investor asing

Faisal Yunianto
·Bacaan 2 menit

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menginginkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dapat benar-benar siap menghadapi kemungkinan menghadapi soft power atau kekuatan lunak yang dibawa oleh pihak investor asing.

"Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN harus benar-benar siap menghadapi resiko bawaan berupa soft power dari investor SWF (Sovereign Wealth Fund), yang akan dihadapi Indonesia sebagai negara penerima investasi melalui LPI," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Anis, terdapat potensi risiko yang dimiliki oleh negara penerima investasi yang tercermin dari munculnya kekhawatiran-kekhawatiran mengenai dampak politis yang kemungkinan muncul atau sengaja dibawa oleh negara investor SWF.

Hal tersebut, masih menurut dia, mengakibatkan timbulnya kecemasan penggunaan SWF sebagai salah satu bentuk soft power, seperti strategi pengambilalihan dalam mengejar tujuan nasional di negara penerima investasi.

Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, semakin diperburuk dengan kurangnya transparansi dalam pengoperasian pengelolaan dana tersebut oleh negara investor.

"Adanya kepemilikan oleh pemerintah asing di perusahaan-perusahaan nasional membuat banyak orang mengkhawatirkan masalah keamanan nasional karena motif investasi mereka seringkali dikhawatirkan memiliki tujuan politik yang terselubung serta transparansi laporan hasil kinerja mereka sangat buruk," paparnya.

Untuk itu, ia menyatakan perlu untuk memenuhi dua prinsip baik dari sisi investor maupun penerima investasi yaitu prinsip nondiskriminasi dan prinsip transparansi agar ekonomi internasional akan semakin terintegrasi dengan aman dan menguntungkan bagi semua pihak, baik pemilik maupun penerima modal.

Seperti diketahui, SWF adalah badan pengelola dana investasi yang dimiliki oleh negara. Dana yang mereka kelola bisa berasal dari cadangan devisa milik bank sentral negara, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dana hasil privatisasi, maupun penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) mampu menarik para investor Sovereign Wealth Fund negara lain.

Airlangga menuturkan hal tersebut harus terjadi mengingat Presiden Joko Widodo menargetkan LPI mampu menghimpun dana awal sebesar 20 miliar dolar AS.

Baca juga: Presiden Jokowi lantik Dewan Pengawas SWF Indonesia
Baca juga: Wamen BUMN: SWF dapat tarik dana global untuk bangun infrastruktur
Baca juga: Sri Mulyani sebut SWF sebagai instrumen pelengkap pemulihan ekonomi RI