Anggota DPR: Kenaikan BBM untuk Siapa?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Kenaikan BBM untuk Siapa?" Demikian pertanyaan yang muncul saat pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar Rp1.500 per liter mulai 1 April mendatang.

Topik soal kenaikan BBM sudah menjadi perbincangan, dan pembahasan. Bahkan akhir-akhir ini malah menjadi topik kemarahan rakyat kepada pemerintah.

Dijelaskan Dewi Aryani, tidak adanya penjelasan rasional matematis dari pemerintah membuat semua kebijakan yang akan digulirkan pemerintah pada 1 April menjadi malapetaka baru untuk rakyat.

Dewi Aryani anggota komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengatakan dosa mendasar pemerintah adalah rapuhnya Fondasi Ekonomi Indonesia, selain praktik bad governance.

Menurutnya, salah kelola mendasar sektor energi yang seharusnya menjadi leading sektor fondasi ekonomi dan pembangunan. Tapi nyatanya justru diabaikan dan hanya dikelola untuk kepentingan jangka pendek.

Kerapuhan ekonomi berdampak pada sektor lain dimana ekspor - impor juga tidak imbang, surplus perdagangan statis, bahkan mungkin minus. Aspek penting lain yang terabaikan adalah pertanian dan industri. Rakyat sebagian besar bertumpu pada kedua sektor ini, mulai dari buruh, pegawai, petani, dan pedagang.

"Merekalah yang akan kena dampak langsung dan tidak langsung. Makin meningkat jumlah rakyat miskin ada di depan mata," demikian ia mengingatkan, kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (21/3/2012).

Lebih lanjut ia menyebutkan keterangan pemerintah  8 Maret 2012 lalu di DPR RI bahwa jika pemerintah tidak melakukan langkah kebijakan subsidi BBM maka besaran dalam APBN akan melonjak dari Rp123,6T menjadi Rp178,7T dengan asumsi volume BBM bersubsidi waktu itu 40juta Kilo Liter. Artinya pemerintah harus menutup kekurangan subsidi sebesar Rp55,1T.

Namun, kritiknya, dalam Nota Keuangan dan RAPBNP 2012 dijelaskan bahwa pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan negara bukan pajak dari Rp278T menjadi Rp332T atau ada tambahan pendapatan negara sebesar Rp54T.

Selain itu dari pajak perdagangan internasional mendapat tambahan Rp5T dengan asumsi kenaikan dari Rp42,9T menjadi Rp47,9T. Kesimpulannya sebenarnya pemerintah bisa menjawab kekurangan subsidi dengan mengatur kembali cash in pemerintah ini. Dengan celah fiskal yang ada pemerintah dapat menutupnya dan bahkan msh dpt sisa penerimaan sebesar Rp3,9T.

Lanjutnya, masalah krusialnya kenapa justru penerimaan pajak disumsikan turun oleh pemerintah yang tadinya Rp989,6T menjadi Rp963,8T. Atau turun sebesar Rp25,8T. "Amat tidak masuk akal ditengah-tengah kondisi birokrasi yang memburuk, korupsi perpajakan dan lain-lain. Harusnya pembenahan sektor pajak dan PNBP menjadi cambuk untuk bekerja maksimal dengan langkah kebijakan yang benar tanpa mengorbankan rakyat."

Ditegaskannya, penghematan belanja birokrasi juga harus prioritas dilakukan secara simultan. "Ingat bahwa kebijakan adalah hasil dari proses intelektualitas politik", tandas Dewi.

Lebih lanjut ia menegaskan bila 'BBM tetap akan naik per 1 April'. Maka ini sungguh teror berat untuk rakyat.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.