Anggota DPR minta Kemendikbudristek dengar masukan soal RUU Sisdiknas

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zainuddin Maliki meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendengarkan aspirasi dari para pemangku kepentingan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Terkait RUU Sisdiknas, kami meminta agar Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan, karena sudah banyak yang menyampaikan pikiran dan gagasannya,” ujar Zainuddin dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikbudristek yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Badan Legislasi: RUU Sisdiknas perlu kajian mendalam

Dia juga meminta pemerintah turut memperhatikan keputusan MK yang menyarankan agar membuka ruang partisipasi seluas-luasnya dalam penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Bukan hanya partisipasi formal, melainkan juga partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, dia berharap Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan.

“Kami merekomendasikan agar RUU Sisdiknas jangan dibahas terburu-buru, tapi lebih banyak mengajak dialog para pemangku kepentingan,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal berharap adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pegiat pendidikan dan pemerintah.

“Kita sepakat adanya perubahan, tapi kalau masyarakat tidak didengarkan juga kurang baik. Perlu adanya komunikasi lintas sektor dan pakar terkait RUU Sisdiknas ini,” kata Illiza.

Baca juga: P2G sebut RUU Sisdiknas tak atur lengkap hak guru

Illiza juga menyinggung RUU Sisdiknas yang menuai kontroversi di masyarakat dan menyebabkan aksi massa di depan gedung DPR/MPR.

Anggota Komisi X DPR Djohar Arifin Husin mengatakan ada kesan pembahasan RUU Sisdiknas dilakukan sembunyi-sembunyi dan menyebabkan kontroversi di masyarakat.

“Ini juga aneh, karena peta jalan pendidikan belum selesai tapi rambu-rambunya yakni RUU Sisdiknas sudah dibahas,” kata Djohar.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang hadir secara virtual mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan transparansi dan sosialisasi.

Baca juga: Pegiat pendidikan dorong DPR tunda pembahasan RUU Sisdiknas

“Bahkan kami menciptakan laman khusus, yang mana masyarakat dapat memberikan masukan. Juga ada kolom khusus terkait apa yang sering ditanyakan masyarakat,” kata Nadiem.