Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Tempat Wisata di Libur Lebaran

Agus Rahmat, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Langkah pemerintah yang membuka tempat wisata di tengah masa pandemi COVID-19, dianggap berlawanan dengan semangan menangani penyebaran virus COVID-19.

Di satu sisi pemerintah melarang mudik lebaran, yang dikhawatirkan berpotensi terjadi lonjakan penyebaran COVID-19. Namun di satu sisi justru membuka tempat wisata yang juga sama-sama berpotensi menimbulkan kerumunan dan rawan penyebaran virus tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, meminta pemerintah khususnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, untuk mempertimbangkan kembail kebijakan membuka lokasi wisata. Sebab dikhawatirkan pandemi COVID yang mulai bisa dikendalikan menjadi melonjak kembali.

Baca juga: Sulawesi Tenggara Siapkan Rp56 miliar untuk Bayar THR 13 Ribu PNS

"Saya memohon kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno agar mempertimbangkan kembali kebijakan pembukaan tempat-tempat wisata pada saat libur lebaran. Lebih jelasnya, saya minta agar seluruh tempat wisata ditutup penuh selama masa libur lebaran 6-17 Mei 2021," ujar Luqman, Senin 3 Mei 2021

Luqman meminta tempat wisata ditutup bukan tanpa alasan, sebab dia tidak yakin petugas yang disiagakan di lokasi wisata tersebut akan mampu menegakkan prokes pencegahan penularan COVID-19. Sehingga lebih baik lokasi wisata ditutup, daripada terjadi lonjakan kasus seperti yang dikhawatirkan pemerintah sendiri dan banyak pihak.

"Saya pesimis pemerintah memiliki cukup aparat untuk menjaga tempat-tempat wisata, memastikan tidak terjadi pelanggaran prokes secara massif apabila dibolehkan buka selama libur lebaran," ujarnya.

Lain halnya jika dalam kondisi tidak libur, tentu masyarakat tidak akan berbondong-bondong menuju lokasi wisata. Setelah libur usai, kebijakan membuka lokasi wisata, menurutnya dapat diterapkan.

"Setelah libur lebaran selesai, silahkan jika pemerintah akan membuka kembali tempat-tempat wisata, selama memiliki keyakinan mampu memastikan protokol kesehatan dapat berlaku dengan ketat di sana," katanya.

Menurut Luqman, Indonesia harus bjsa belajar dari apa yang terjadi di India dalam menghindari lonjakan COVID-19. Saat ini negara tersebut sedang mengalami tsunami kasus COVID-19 dengan rata-rata perhari hingga 200 ribu, dan kematian yang juga ribuan.

"Mencegah jauh lebih baik dari pada lepas kendali dan terjadi tsunami COVID-19 seperti India. Na’uzubillah," kata anggota Fraksi PKB itu.