Anggota DPR minta transportasi ibu kota baru perhatikan lingkungan

Kelik Dewanto

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie meminta pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota baru di Kalimantan Timur harus benar-benar memperhatikan aspek lingkungan hidup di sekelilingnya.

Syarif dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat, menyoroti isu lingkungan itu mengingat Kalimantan Timur merupakan paru-paru dunia.

Baca juga: Kementerian PPN/Bappenas bahas kematangan lokasi ibu kota negara baru

Selain itu, ujar dia, pembangunannya harus mengedepankan transportasi massal berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang diterjemahkan dalam konsep smart city, smart mobility.

Komisi V DPR RI terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi yang harus dimaksimalkan perannya dalam rangka mendukung konektivitas berbasis pengembangan kawasan ekonomi serta public service obligation (PSO) yang adil.

"Kita meminta peran aktif Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan transportasi nasional yang terintegrasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat," tegas politisi Nasdem tersebut.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Kementerian Perhubungan mendorong perencanaan transportasi ibu kota baru harus mengedepankan pendekatan aspek manusia, bukan perencanaan fisik.

"Ibu kota baru memiliki peluang yang besar untuk membangun sistem transportasi perkotaan yang ideal, kuncinya jangan fokus pada perencanaan fisik, namun harus dengan pendekatan yang mengedepankan aspek manusia," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono.

Bambang mengatakan bahwa belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, perlu ada pergeseran paradigma perencanaan transportasi perkotaan yakni benar-benar lebih fokus pada aspek manusianya.

Perencanaan transportasi yang selama ini dilakukan cenderung lebih menekankan pada aspek kapasitas lalu lintas jalan dan laju kendaraan, penentuan moda transportasi tertentu dan pembangunan infrastruktur fisik.

Baca juga: Perencanaan transportasi ibu kota baru kedepankan aspek manusia

Sementara itu, pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago menyarankan ibu kota baru di Kalimantan Timur steril atau terbebas dari angkutan kota (angkot) dan pentingnya penyediaan angkutan bus sebagai angkutan massal.

"Mulai sekarang harus ditegakkan aturan tidak boleh ada satu pun kendaraan bersifat angkot," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kalau angkutan-angkutan ini dibiarkan dan malah membentuk komunitas atau asosiasi, nantinya akan repot dan tidak mudah untuk menghilangkannya.

Baca juga: Pakar sarankan ibu kota baru harus steril dari angkot