Anggota DPR soroti kesetaraan aturan internasional di RUU PDP

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kesetaraan aturan internasional yang dikhawatirkan muncul terkait lembaga pelindungan data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Menurut dia, kesetaraan lembaga pelindungan data pribadi ini menjadi penting apakah setara dengan negara lain.

"Lembaga PDP akan menentukan level kesetaraan dari hukum PDP Indonesia dengan negara atau kawasan lain seperti kesetaraan yang diatur oleh GDPR Eropa. Kesetaraan ini akan berpengaruh terhadap kemudahan pelindungan, transfer data internasional," kata Sukamta di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya terkait sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan masalah ketika mengurus visa masuk ke Jerman, karena memiliki paspor RI tanpa spesimen tanda tangan.

Baca juga: Kominfo: Perlindungan data pribadi tetap ditegakkan sambil nantikan UU

Baca juga: Anggota DPR: RUU PDP integrasikan semua kebutuhan soal data pribadi

Sukamta menjelaskan, aturan internasional harus benar-benar diperhatikan Indonesia untuk masalah paspor maupun hal lain yang berhubungan dengan dunia internasional.

Menurut dia, ke depan isu penting lainnya mengenai kesetaraan aturan internasional yang akan muncul masalah serupa jika pemerintah tidak mengantisipasi.

"Dunia global semakin tanpa sekat sehingga kesamaan, kesetaraan aturan antarnegara atau aturan dunia internasional harus diperhatikan agar Indonesia tidak terkucil atau hanya menjadi negara pinggiran," tuturnya.

Sukamta meminta pemerintah Indonesia khususnya imigrasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan kementerian/lembaga lainnya untuk lebih memperhatikan kesetaraan atau aturan di negara lain terkait dengan aktivitas WNI di luar negeri.

Dia menilai, masalah paspor Indonesia yang ditolak di Jerman terlihat sederhana hanya mengenai pencetakan blanko spesimen tanda tangan.

Namun menurut dia, hal itu akan berakibat fatal ketika ada negara menolak atau menyatakan bahwa paspor tidak sesuai dengan aturan internasional sehingga WNI tidak bisa membuat visa masuk ke negara tersebut.