Anggota DPR: Target stop impor BBM 2030 harus berkomitmen kuat

Budi Suyanto
·Bacaan 2 menit

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan, target untuk menghentikan impor BBM pada tahun 2030 harus disertai dengan komitmen yang betul-betul kuat guna mewujudkannya.

"Ada empat PR besar Pemerintah untuk mencapai swasembada migas tersebut, meningkatkan lifting migas, membangun kilang baru, konversi BBM dan LPG, serta tingkatkan penghematan migas," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tanpa kesungguhan dan komitmen kuat, mustahil niat tersebut akan terwujud. Apalagi, lanjutnya, era Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024.

Ia berpendapat bahwa keempat PR besar guna mencapai swasembada migas sifatnya masih "bisnis as usual" alias jalan di tempat.

Baca juga: Pemerintah targetkan tidak ada impor BBM pada 2030

Mulyanto menyatakan bahwa sebetulnya keputusan menghentikan impor BBM pada 2030 sangat tepat mengingat tekanan defisit transaksi berjalan dari impor migas, khususnya BBM dan LPG sangat kuat.

Untuk itu, ujar dia, niat tersebut agar dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh karena Pemerintah harus berani menghadapi mafia migas yang selama ini mencari untung dari impor migas tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menargetkan tidak akan melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) pada 2030.

"Memang dalam Strategi Energi Nasional ini kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tidak impor LPG," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (20/4).

Baca juga: Tekan impor BBM, DPR dukung optimalisasi kilang dalam negeri Pertamina

Arifin menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang juga menjabat Ketua Dewan Energi Nasional serta dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta anggota DEN 2020-2025.

"Kami dari DEN menyampaikan beberapa hal terkait strategi energi nasional kita, kemudian rancangan peraturan presiden mengenai cadangan penyangga energi, serta rencana strategis rencana kerja dari Dewan Energi Nasional dari 2021-2025," kata Arifin.

Sejumlah persoalan yang dibahas menurut Arifin adalah meningkatnya kebutuhan energi untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber daya di dalam negeri.

Arifin mengakui bahwa pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia masih sedikit.

"Pemanfaatan energi baru dan terbarukan kita baru 10,5 gigawatt dan diharapkan meningkat pada 2025 sesuai target 23 persen menjadi 24 ribu mega watt dan di 2035 kita upayakan bauran ini bisa meningkat mencapai 38 ribu megawatt di mana 'backbone' yang kita harapkan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," tambah Arifin.